Belajar Dulu, Indonesia!

Nasi telah menjadi bubur, dan mantan telah menjadi teman. RUU Pilkada bernasib sama dengan nasi dan mantan. Ia telah berubah wujud menjadi UU. Hak memilih langsung kepala daerah yang dimiliki masyarakat juga telah menjadi kenangan.

Panggung rapat paripurna yang membahas dan mengesahkan RUU Pilkada beberapa waktu lalu berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia. Dikembalikannya hak untuk memilih kepala daerah kepada DPRD menuai protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Namun tidak sedikit juga yang menyatakan dukungannya terhadap hasil rapat paripurna yang baru saja beralangsung. Bagi pihak yang tidak setuju terhadap hasil paripurna, demokrasi di Indonesia dianggap menuju kematian pasca dikembalikannya hak untuk memilih kepala daerah kepada DPRD. Sedangkan pendukung pilkada melalui DPRD berulang kali meyakinkan bahwa demokrasi di Indonesia akan tetap ada, terlepas dari model pemilihan yang diterapkan.

Kali ini kita berbicara mengenai kedewasaan dalam berpolitik. Harus diakui bahwa proses pilkada secara langsung merupakan sarana terbaik, setidaknya hingga saat ini, bagi rakyat Indonesia untuk belajar demokrasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah merupakan hal yang baru bagi bangsa dan negara ini. Bukankah selama orde pemerintahan sebelum reformasi partisipasi rakyat sangat dibatasi dalam persoalan politik oleh negara? Oleh karena itu, pilkada secara langsung dapat menjadi salah satu instrumen untuk belajar arti dan maksud dari demokrasi yang belum pernah secara utuh dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Hingga tahun 2014 ini aktor dan sistem politik di Indonesia belum mencapai tahap dewasa. Jika dihitung dari keruntuhan rezim orde baru di tahun 1998, maka baru 16 tahun negara ini menjalankan reformasi–yang hingga saat ini pun belum selesai prosesnya. Dalam kurun waktu 16 tahun tersebut banyak perkembangan dan degradasi yang terjadi dalam dunia politik di Indonesia. Otonomi daerah yang begitu masif dilakukan, pembatasan masa jabatan presiden, hingga pelaksanaan pemilu secara langsung dan terbuka–dalam artian yang sebenarnya–menjadi beberapa bukti kemajuan yang telah dicapai. Di sisi lain maraknya  korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, dan menguatnya primordialisme masyarakat yang sering berujung pada konflik menjadi ekses dari demokratisasi yang dilakukan secara tiba-tiba dan masif.

Pelaksanaan pemilu secara langsung yang disebutkan di atas menjadi salah satu hal yang sering dijadikan indikator kemajuan tingkat demokrasi negara ini. Tidak salah jika Indonesia sering disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Karena faktanya, tidak ada negara lain di dunia ini yang memiliki tingkatan pemilu sebanyak yang ada di Indonesia. Pemilihan umum legislatif, presiden, gubernur, dan bupati/walikota menjadi event yang harus diikuti oleh masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih. Dengan jumlah kabupaten/kota yang mencapai angka 506 dapat dibayangkan berapa banyak tenaga, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu di seluruh tingkatan tersebut.

Besarnya biaya, waktu, dan tenaga tersebut menjadi salah satu alasan pihak pendukung pilkada melalui DPRD untuk memperjuangkan pandangannya tersebut. Selain itu, para pendukung pilkada melalui DPRD juga memandang bahwa mudharat yang lahir dari pelaksanaan pilkada secara langsung lebih besar dibandingkan dengan pilkada melalui parlemen di daerah-daerah. Jangan dilupakan juga, permainan politik antar kubu yang masih terjaga sejak pilpres Juli lalu juga turut mempengaruhi ke-ngotot-an pendukung pilkada melalui DPRD saat proses sidang paripurna berlangsung.

Kekhawatiran pun muncul pasca disahkannya UU Pilkada 26 September 2014 lalu. Konsentrasi potensi korupsi dan terjadinya money politic di dalam parlemen menjadi salah satunya. Disamping itu, kualitas pemimpin daerah yang akan terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD juga diragukan. Karena harus diakui bahwa hingga saat ini kualitas rata-rata anggota dewan–baik di pusat maupun daerah– masih jauh dari kata sempurna sebagai pihak yang mewakili rakyat. Lihat saja pelaksanaan pemilu legislatif yang baru dilakukan April kemarin, perputaran uang yang digunakan para calon legislator untuk mengambil suara rakyat sangat besar toh jumlahnya?

Hampir tidak ada anggota legislatif di daerah maupun pusat yang terpilih murni karena integritas pribadinya. Mayoritas para perwakilan rakyat saat ini berhasil meraih kursi karena uang. Semua karena uang. Jadi salahkah keberadaan uang di negara ini?

Sekali lagi, penulis sedang berbicara mengenai kedewasaan berpolitik negara dan bangsa Indonesia. Das sollen-nya, lembaga legislatif adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat untuk melakukan musyarawah hingga mencapai mufakat. Mereka menjalankan tugas sebagai pengawas kerja pemerintah,mengalokasikan anggaran, dan membuat undang-undang dengan didasari pada kebutuhan rakyat secara umum. Sebelum dapat menjalankan tugas, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari masyarakat yang akan diwakili. Restu tersebut harus lahir atas dasar kepercayaan dan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu. Bukan sekedar meminta-minta dan memberikan imbalan agar dipilih pada saat proses pemilihan berlangsung. Kenyataannya, seperti yang sudah penulis katakan di atas, hampir tidak ada anggota parlemen yang terpilih atas dasar kepercayaan dan musyarawah yang murni dari masyarakat. Jika sudah begini, esensi wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif pun hilang.

Secara das sein, lembaga perwakilan rakyat di pusat maupun daerah saat ini diisi oleh individu-individu yang tidak secara murni mewakili masyarakat. Pun halnya masyarakat tampaknya tidak merasa diwakili oleh mereka yang berada di dewan perwakilan. Jika sudah begini, apakah para anggota legislatif masih bisa mengatakan sebagai perwakilan masyarakat untuk memilih kepala daerah di wilayahnya masing-masing?

Penulis sendiri percaya bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dilakukan. Namun, saat ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD mungkin dapat dilakukan berpuluh-puluh tahun lagi, ketika memang kualitas SDM dan pemahaman mengenai arti dari “mewakili masyarakat” itu sudah benar-benar dimiliki oleh partai politik dan anggotanya yang hendak menjadi anggota legislatif. Jika sudah demikian, barulah kita bisa mengatakan bahwa masyarakat dan segenap aktor di dunia politik di Indonesia telah mencapai tahap dewasa dalam berpolitik.

Sebelum sampai pada tahap itu proses belajar harus dilalui terlebih dahulu. Pemilihan kepala daerah secara langsung pun, sekali lagi, menjadi salah satu instrumen bagi kita untuk sama-sama belajar. Segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama proses tersebut berlangsung jangan dijadikan alasan untuk menghentikan kegiatan belajar bersama tersebut. Lebih daripada itu, yang harus dilakukan justru bersama-sama memperbaiki proses belajar yang berlangsung, agar kita dapat mencapai tahap dewasa bersama.

Layaknya sepasang kekasih yang harus saling mengerti dan melakukan kritik-otokritik agar dapat memahami satu sama lain. Menjalani hubungan dengan dihiasi oleh kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya membuat mereka dewasa bersama. Tanpa harus memutuskan hubungan dan menghentikan proses belajar bersama yang sedang dijalani, atau dengan serta-merta melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius tanpa persiapan yang matang dalam diri masing-masing.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s