Solusi Jangka Panjang Transportasi Umum di Indonesia (Bagian I)

Memasuki tahun 2014 ini hampir seluruh daerah di Indonesia masih dihadapkan pada salah satu permasalahan klasik di bidang transportasi. Ya, permasalahan tersebut adalah minimnya sarana dan prasarana trasnportasi publik di mayoritas daerah. Imbas dari bertahannya masalah tersebut adalah meningkatnya jumlah pembelian kendaraan pribadi oleh masyarakat.

Di tahun 2013 yang lalu jumlah penjualan kendaraan pribadi berupa motor dan mobil serentak mengalami peningkatan. Penjualan sepeda motor meningkat sebesar 629.428, sedangkan mobil mengalami peningkatan sebesar 109.969 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.[1] Diyakini peningkatan tersebut akan membuat industri otomotif dalam negeri semakin berkembang. Namun, kenaikan tersebut juga diikuti dengan munculnya masalah-masalah baru bagi masyarakat secara umum.

Masalah yang ditimbulkan tidak lain adalah kemacetan yang saat ini dapat kita temui di hampir seluruh jalan-jalan di daerah. Peningkatan penjualan kendaraan pribadi tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan di beberapa wilayah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, seperti transportasi umum, belum tersedia secara layak. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan pribadi di jalan-jalan raya di daerah.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus, maka permasalahan yang muncul akan semakin besar. Perkembangan industri otomotif nasional mungkin akan terjadi, namun kemacetan akan semakin merata melanda daerah-daerah di Indonesia. Kemacetan yang terjadi tentu berdampak pada meningkatnya konsumsi BBM dalam negeri, berkurangnya waktu luang bagi masyarakat, serta bertambahnya tingkat stress yang disebabkan kemacetan itu sendiri.

Langkah yang konkrit dan berani harus diambil untuk mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Selaku pihak yang memiliki wewenang, sudah seharusnya pemerintah mulai bertindak. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum yang memadai harus dilakukan dalam skala nasional.

Hingga saat ini, masyarakat Indonesia secara umum selalu disajikan berita mengenai pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Ada kesan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi umum saat ini hanya berfokus di daerah-daerah tertentu. Singkat kata, tidak terlihat adanya masterplan pembangunan transportasi umum secara nasional yang dimiliki pemerintah pusat.

Seharusnya pemerintah pusat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Memang otonomi daerah menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam membangun daerahnya masing-masing. Namun, dalam hal penyediaan transportasi umum, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial daerah per daerah.

Langkah awal yang sederhana dapat diambil oleh pemerintah pusat. Apa saja langkah-langkah tersebut? Melalui wewenangnya, pemerintah misalnya dapat meminta PT. KAI untuk mulai mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berbasis kereta api di wilayah luar Pulau Jawa. Jika dilakukan, hal tersebut tentu akan semakin memangkas tingkat konsumsi kendaraan bermotor di wilayah Indonesia secara umum.

Selain itu, andil pemerintah pusat juga ditunggu dalam memecahkan masalah kemacetan yang melanda daerah-daerah yang memiliki kedekatan secara geografis. Tidak mungkin wilayah Jabodetabek dapat terbebas dari kemacetan jika pemerintah pusat tidak ikut mempertemukan kepala-kepala daerah di sana. Atau bagaimana caranya agar transportasi antar daerah Yogyakarta-Solo-Semarang dapat terbangun secara baik jika tidak ada bantuan dari tingkat pusat? Jika terus menerus dilakukan secara parsial, maka pembangunan transportasi umum di Indonesia tidak akan berdampak apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Langkah yang berani juga dapat diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti memberikan subsidi angkutan umum misalkan. Jika ketersediaan angkutan memadai, dan ongkosnya tidak mahal, bukankah secara rasional masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi? Jika masih ada kendala, seperti supir angkutan yang ugal-ugalan di jalan, pemerintah juga seharusnya dapat menangani hal tersebut. Pemberian gaji terhadap supir angkutan menjadi salah satu solusinya. Jika gaji telah diberikan, kesejahteraan para supir angkutan umum juga secara bersamaan akan meningkat. Selain itu, antar supir juga tidak perlu lagi bersaing untuk mendapatkan penumpang, karena tidak ada lagi beban setoran yang mereka tanggung.

Sekali lagi, keberanian dan kemauan harus dimiliki jika perbaikan transportasi umum hendak terwujud. Kerjasama antar daerah juga harus secara intensif dibangun. Jangan sampai pembangunan di suatu daerah justru menambah masalah di daerah-daerah lain di sekitarnya. Jika kemauan dan keberanian telah ada, maka bukan tidak mungkin kesatuan pembangunan transportasi umum akan membawa dampak yang positif bagi bangsa ini kedepannya.

 

 

[1] Dilihat di <http://otomotif.kompas.com/read/2014/01/03/1008443/2013.Penjualan.Mobil.di.Indonesia.1.22.Juta.Unit> dan <http://oto.detik.com/read/2014/01/10/103445/2463707/1208/penjualan-motor-2013-capai-77-juta-honda-tetap-dominan> pada 26 Maret 2014 pukul 11.55 WIB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s