Menata Kembali Demokrasi Indonesia

Keruntuhan rezim Orde Baru di tahun 1998 silam disambut oleh sebagian besar masyarakat dengan penuh suka-cita. Negara otoriter yang telah berkuasa 32 tahun lamanya dianggap telah mati, dan digantikan dengan rezim demokrasi liberal yang dengan deras masuk ke negara ini. Reformasi di berbagai bidang pun mulai terjadi sejak saat itu.

Pada tahun ini, sudah 16 tahun Indonesia memasuki fase reformasi. Selama itu belum banyak perubahan yang terjadi. Pemberantasan korupsi memang sedang berlangsung, namun itu pun baru efektif berjalan beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, hampir seluruh wajah birokrasi dan pemerintahan Indonesia masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Kerja dan gerak birokrasi kita masih terhitung lamban dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Di sisi lain, pemerintah juga terlihat semakin kehilangan arah pembangunan pasca rezim reformasi dimulai 16 tahun silam.

Apa dasar penulis menilai pemerintah terlihat semakin kehilangan arah dalam membangun negara ini? Lihat saja, sejak tahun 1998 silam sudah 4 presiden yang berkuasa di negara ini, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, keempat presiden tersebut hingga akhir masa jabatannya, bahkan hingga saat ini, belum juga berhasil menuntaskan sebagian besar agenda reformasi.

Bukan hanya itu saja dasar bangunan argumen penulis. Kita bisa melihat, pasca orde baru runtuh, amandemen UUD 1945 terjadi hingga empat kali. Salah satu hasil amandemen tersebut adalah penghapusan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dari kehidupan politik secara nasional. Itu artinya, sejak amandemen UUD terakhir di tahun 2002, negara tidak lagi memiliki acuan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Indonesia.

Ketiadaan arah pembangunan dan pengembangan Indonesia menimbulkan dampak yang beragam bagi masyarakat. Hampir seluruh aset-aset penting negara saat ini sudah beralih kepemilikan ke tangan asing dan swasta. Tumpang tindih peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga seringkali kita temui.

Dampak dari derasnya arus demokrasi liberal yang melanda Indonesia belum berhenti sampai disitu. Pergantian pemimpin di setiap pemilu hampir selalu berakhir pada perubahan arah dan strategi pembangunan yang berjalan. Jika pemimpin baru terpilih, maka hampir dipastikan corak kebijakan yang dikeluarkan pun akan berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa sebelumnya. Hal tersebut terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Di ranah politik intermediary kondisi yang mengenaskan juga terjadi. Kepercayaan terhadap sistem pemilu dengan model proporsional terbuka justru semakin menghancurkan partai-partai politik di Indonesia. Persaingan bebas antar kader di dalam partai yang sama kerap terjadi setiap pemilu berlangsung.

Hal-hal negatif tersebut harus segera dihentikan. Agenda reformasi memang terlihat bagus di atas kertas. Namun, untuk mengakhiri agenda tersebut sistem demokrasi liberal yang berjalan saat ini tidak bisa menjadi instrumennya. Demokrasi yang sesuai dengan konteksIndonesia lah yang seharusnya diterapkan.

Demokrasi dengan berdasarkan pada karakter bangsa Indonesia sebenarnya pernah diterapkan ketika Sukarno masih menjadi presiden di tahun 1959-1966. Masa tersebut dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Banyak orang yang mengenal demokrasi terpimpin sebagai masa dimana pemerintahan otoriter ala Sukarno berjalan. Padahal, inti dari demokrasi terpimpin bukan terletak di pemimpin maupun aktor-aktor lain di dalamnya. Ide, atau visi yang menjadi landasan pembangunan merupakan ‘pemimpin’ yang sebenarnya.

Ide seperti apa yang harus memimpin demokrasi Indonesia nantinya? Ide yang berdasarkan Pancasila lah jawabannya. Jika diturunkan ke dalam tingkat praktis, ide-ide tersebut dapat dimuat dalam GBHN untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan. Tidak hanya itu, peraturan-peraturan turunan dari UUD 1945 juga harus memuat ide yang berlandaskan pancasila tersebut. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi instrumen untuk menjalankan dan membuat GBHN maupun peraturan-peraturan turunan.

Setelah 16 tahun reformasi berjalan langkah yang lebih berani harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia agar perubahan dapat segera terwujud. Negara dapat memulainya dengan terlebih dahulu dengan kembali melihat UUD 1945 yang sejak amandemen ke-IV telah banyak kehilangan nilai aslinya. Karakter asli masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, juga harus kembali disadari dan dilakukan oleh segenap rakyat. Sebagai kaum muda yang beruntung untuk mengenyam pendidikan tinggi, wajib bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk membantu kedua proses tersebut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s