Perilaku Politik Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Dalam Pemilihan Raya BEM KM 2012

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 untuk memenuhi kewajiban para penulis dalam mata kuliah “Perilaku Politik” di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM. Dipublikasikan kembali dalam blog ini dengan tujuan pendidikan bagi masyarakat secara luas.

Oleh:

Lalu Rahadian, Boby Sidik Dyan Wijaya

 

Abstraksi

Mekanisme pemilihan para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di UGM dilakukan dengan menggunakan model pemilu nasional. UGM menamai proses tersebut dengan nama PEMIRA. Respon para mahasiswa di kampus kerakyatan tersebut berbeda-beda dalam melihat proses Pemira BEM-KM setiap tahunnya. Perbedaan perilaku tersebut muncul karena adanya pandangan yang beragam dari mahasiswa. Banyak dari mereka yang antipati terhadap BEM-KM, dan ada pula yang dengan sungguh-sungguh mengawal secara penuh proses pemilihan yang berlangsung. Sikap dan perilaku mahasiswa Fisipol UGM dapat menjadi cermin dari keberagaman sikap mahasiswa UGM pada umumnya.

(Kata Kunci : Mahasiswa, Fisipol UGM, Pemira BEM-KM, Perilaku)

Pendahuluan

Arus demokratisasi yang melanda Indonesia di akhir rezim Orde Baru ternyata turut berpengaruh pada model organisasi mahasiswa di tingkat universitas. Hampir seluruh universitas di Indonesia sejak saat itu menerapkan bentuk organisasi yang mengadopsi sistem pengelolaan suatu negara. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah nama model organisasi mahasiswa yang dimaksud.

Universitas Gadjah Mada sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia turut terkena dampak dari adanya demokratisasi di lingkungan kampus tersebut. Terhitung sejak tahun 1997, organisasi kemahasiswaan di lingkungan UGM resmi menggunakan format BEM-KM (UGM, 2010). Bentuk BEM-KM sendiri muncul untuk menggantikan Senat Mahasiswa Perguruan tinggi (SMPT) yang diterapkan sebelumnya.

Pergeseran bentuk badan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas diikuti dengan perubahan di tingkat fakultas dan jurusan. Penerapan format BEM-KM juga menghadirkan perubahan dalam hal mekanisme pemilihan pengurus di internal BEM-KM. Model pemilihan umum—yang biasa dilakukan setiap kurun waktu lima tahun sekali di Indonesia—perlahan mulai diterapkan dalam kehidupan mahasiswa di UGM.

Penerapan sistem pemilihan umum di kalangan mahasiswa UGM telah dimulai secara formal sejak tahun 1997, mengikuti perubahan format organisasi kemahasiswaan yang berubah saat itu. Pemilihan raya mahasiswa UGM sejak saat itu telah diatur untuk menggunakan sistem kepartaian (Ganendra, 2008). Penerapan sistem pemilihan raya semakin gencar dilakukan pasca runtuhnya rezim Orde Baru di pertengahan tahun 1998. Sejak saat itu, secara rutin mahasiswa UGM melakukan pemilihan setiap tahunnya untuk memilih pengurus BEM-KM dan Senat Mahasiswa, yang berfungsi sebagai badan legislatif di tingkat universitas.

Selama kurun waktu antara tahun 1997 hingga 2008, terjadi fluktuasi jumlah mahasiswa yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan raya mahasiswa. Fluktuasi jumlah mahasiswa yang menggunakan hak suara dalam pemilihan raya mahasiswa, hingga saat ini, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagi banyak kalangan. Tentu ada penyebab dibalik minimnya jumlah suara yang masuk pada saat pemilihan raya berlangsung. Padahal, bentuk pemilihan raya sendiri telah dibuat se-demokratis mungkin. Mahasiswa di tiap-tiap fakultas tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melakukan pemilihan. Kotak-kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilihan raya telah menjangkau seluruh fakultas yang ada di UGM. Syarat untuk menggunakan hak suara pun terbilang cukup mudah. Mahasiswa hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa miliknya untuk dapat memilih di kotak suara yang telah disediakan.

Jumlah suara yang minim juga dapat kita temui di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. Padahal, Fisipol UGM merupakan satu-satunya fakultas yang menyediakan pendidikan politik secara langsung pada mahasiswanya. Minimnya jumlah suara yang masuk di ‘kandang’ para calon politisi tersebut merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Apakah ketertarikan mahasiswa terhadap dunia politik kampus saat ini sudah semakin berkurang? Atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku para mahasiswa di Fisipol UGM dalam menghadapi pemilihan raya setiap tahunnya?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi kasus di dalam pelaksanaannya. Deskripsi mengenai lokasi, waktu, dan aktor yang terlibat dalam penelitian terdapat dalam tulisan ini. Hal tersebut kami lakukan untuk membantu pembaca dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini.

Lokasi yang menjadi objek penelitian kami adalah lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Fisipol UGM memiliki keistimewaan tersendiri sebagai salah satu fakultas yang menyediakan pendidikan politik secara langsung kepada mahasiswanya. Fisipol juga memiliki jumlah mahasiswa aktif yang banyak, dengan jumlah total mahasiswa terbanyak kedua setelah Fakultas Teknik di UGM.

Rentang waktu penelitian kami fokuskan pada masa kampanye hingga pemilihan dalam pemira 2012 dilakukan. Pada rentang waktu tersebut, aktivitas politik kampus di UGM terbilang cukup tinggi intensitasnya. Pemilihan rentang waktu yang spesifik dilakukan agar penelitian tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, biaya, dan tenaga dalam pelaksanaannya.

Pencarian data kami lakukan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Dalam hal wawancara, beberapa mahasiswa Fisipol UGM strata S1 yang berasal dari beragam jurusan menjadi objeknya. Kemudian, data sekunder yang kami kumpulkan berupa rekapitulasi hasil akhir penghitungan suara pemira 2012, yang didapatkan langsung dari panitia penyelenggara. Selain itu, dokumen sejarah organisasi mahasiswa di UGM juga kami gunakan sebagai referensi dalam menulis latar belakang penelitian ini.

Pemilihan Raya Mahasiswa UGM ; Ajang Demokrasi Terbesar di UGM?

Pemilihan raya (Pemira) mahasiswa merupakan salah satu instrumen yang tersedia bagi mahasiswa UGM untuk mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan kampus. Dalam sejarahnya, telah kita ketahui bersama bahwa pemira telah diselenggarakan di UGM jauh sebelum arus demokratisasi melanda Indonesia. Pemira sendiri diadakan untuk memilih perwakilan mahasiswa UGM yang akan menjadi pengurus di organisasi kemahasiswaan tingkat universitas. Seiring dengan digunakannya format BEM-KM dalam wadah organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus kerakyatan tersebut, maka perubahan dalam penyelenggaraan pemira pun muncul. Sistem kepartaian mulai digunakan dalam pelaksanaan pemira setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1997 silam.

Walaupun peraturan awal yang menjadi dasar penyelenggaraan pemira dengan sistem kepartaian dikeluarkan pada tahun 1997, namun pelaksanaannya sendiri belum berjalan saat itu. Terhitung sejak awal dekade 2000-an pemira mahasiswa di UGM baru secara resmi menggunakan model kepartaian dalam pelaksanaannya. Tenggang waktu muncul karena pada tahun 1997 belum ada satupun partai mahasiswa yang berdiri di UGM (Anggriawan H, komunikasi personal, 15 Januari 2013). Sebelum menggunakan format kepartaian di dalam pemira mahasiswa, pemilihan yang dilakukan hanya sebatas untuk memilih para calon ketua BEM-KM saja.

Sama seperti format pemilihan umum di Indonesia, dalam pemira UGM terdapat beberapa partai kampus yang bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak dari para mahasiswa. Hingga saat ini, terdapat 8 partai kampus yang hadir di lingkungan UGM. Nama-nama partai kampus tersebut adalah : Partai Macan Kampus, Partai Sayang Mama, Partai Boulevard, Partai Bunderan, Partai Kampus Biru, Partai Srikandi, Partai Balairung, dan Future Leader Party.

Proses pemira sendiri dimulai dari dibukanya pendaftaran bagi setiap partai kampus yang hendak mengikuti pemilihan. Semua partai kampus yang terdaftar menjadi peserta pemira berhak mencalonkan anggota untuk duduk menjadi calon anggota legislatif universitas—yang dikenal dengan nama Senat Mahasiswa. Setiap mahasiswa yang hendak mencalonkan diri melalui jalur independen (di luar jalur partai kampus) juga dapat mengikuti pendaftaran. Selain itu, pendaftaran juga disediakan bagi setiap mahasiswa yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi ketua BEM-KM di periode yang akan berjalan. Tentu terdapat beberapa persyaratan yang harus dikumpulkan oleh setiap partai maupun calon ketua BEM-KM, sebelum mereka disahkan menjadi peserta pemira di tahun berjalan.

Setelah proses pendaftaran ditutup, proses kampanye pun dimulai. Umumnya masa kampanye yang disediakan oleh KPRM (Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa) adalah 7 hari. Pada masa kampanye, seluruh partai kampus, calon anggota Senat Mahasiswa, dan calon ketua BEM-KM berhak melakukan aktivitas untuk menarik simpati seluruh mahasiswa. KPRM selaku panitia penyelenggara pemira juga memberikan sarana bagia seluruh calon untuk melakukan kampanye secara damai. Pelaksanaan dialog terbuka antar calon ketua BEM-KM menjadi contoh dari sarana yang disediakan oleh KPRM.

Ketika masa kampanye telah selesai, maka proses pemilihan pun mulai dilakukan. Seluruh mahasiswa tingkat Sarjana (S1) memiliki hak yang sama untuk memilih setiap calon anggota Senat Mahasiswa dan ketua BEM-KM. Pemilihan sendiri dilakukan dengan sistem pencoblosan/pencontrengan pada setiap gambar partai maupun calon legislatif yang hendak dipilih. Kertas suara akan disebarkan secara merata di tiap-tiap fakultas yang berada di UGM. Data mahasiswa yang berhak menggunakan hak pilihnya didapatkan oleh KPRM melalui kerjasama dengan Direktorat Akademik dan Administrasi UGM. Di akhir masa pemilihan, setiap kertas suara yang terkumpul dari masing-masing fakultas akan dibawa oleh panitia penyelenggara pemira, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi total suara masuk.

Rekapitulasi suara segera dilakukan setelah kotak suara dari berbagai fakultas telah dibawa ke lokasi penghitungan. Perhitungan suara dapat disaksikan oleh setiap mahasiswa UGM yang berminat untuk mengawal jalannya proses tersebut. Kehadiran para saksi dari partai-partai kampus yang mengikuti pemira merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebelum KPRM dapat melakukan penghitungan suara. Setelah perhitungan suara selesai dilakukan, maka proses transisi formal kepengurusan BEM-KM pun dimulai.

Dari penjelasan mengenai proses pemira di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa  sistem pemira di UGM memiliki banyak kesamaan dengan proses pemilu legislatif dan eksekutif di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemilihan untuk anggota senat mahasiswa (badan legislatif), dan pemilihan ketua BEM-KM (badan eksekutif) pada saat pemira. Selain itu, tahapan pemira yang dijalankan—mulai dari pendaftaran, kampanye, debat antar calon ketua BEM-KM, hingga rekapitulasi suara—dilakukan persis seperti apa yang terjadi pada pemilu legislatif dan eksekutif tingkat nasional.

Kesamaan yang terdapat dalam pemira dengan pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dapat dipandang sebagai sebuah nilai tambah bagi mahasiswa UGM secara khusus. Jika dilihat secara luas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa UGM telah mampu untuk mempraktekkan nilai-nilai demokrasi prosedural di tingkatan universitas. Jika begitu, maka pendidikan politik yang dilakukan—secara langsung maupun tidak langsung—di universitas tersebut dapat dikatakan sudah cukup berhasil. Hal tersebut menjadi modal tersendiri bagi mahasiswa UGM dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan setelah lulus nanti. Setidaknya, modal pemahaman politik dasar telah dimiliki oleh mereka.

Namun, dibalik semua nilai tambah tersebut ternyata ada beberapa catatan hitam yang dapat kita temui dalam penyelenggaraan pemira mahasiswa di UGM. Salah satu catatan penting adalah, minimnya jumlah suara yang masuk pada saat masa pemilihan berlangsung. Walaupun pemira mahasiswa telah berjalan sebanyak 15 kali, namun semakin hari antusiasme mahasiswa tampak semakin minim untuk ikut terlibat dalam proses tersebut.

Pada tahun 2009 yang lalu misalnya, hanya 11.081 mahasiswa UGM yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan calon anggota senat mahasiswa. Dalam pemilihan ketua BEM-KM pun angka yang muncul tidak jauh berbeda, yaitu hanya sebesar 11.112 suara yang masuk (Partai Bunderan, 25 Desember 2009). Di pemira mahasiswa tahun 2010, kondisi serupa kembali terjadi. Dalam pemilihan anggota senat mahasiswa, jumlah suara yang masuk hanya mencapai angka 8.897. Sementara pada saat pemilihan ketua BEM-KM, jumlah suara yang masuk berjumlah 10.696 suara (Partai Bunderan, 27 Desember 2010). Memasuki tahun 2011, antusiasme mahasiswa untuk memilih masih tergolong rendah. Terhitung hanya ada 11.856 suara masuk saat pemira legislatif, dan 11.824 suara di pemira ketua BEM-KM (Facebook KPRM UGM, 25 Desember 2011). Pada pemira mahasiswa tahun 2012 yang baru saja berlangsung, jumlah suara masuk saat pemilihan anggota senat mencapai angka 13.316 suara. Pada saat pemilihan ketua BEM-KM, jumlah suara masuk sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan suara saat pemilihan anggota senat mahasiswa, yaitu mencapai angka 13.457 suara.

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Suara Masuk Dalam Pemira Mahasiswa UGM (2009-2012)

Tahun Pemira

Jumlah Suara Masuk

Pemilihan Legislatif

Pemilihan Ketua BEM-KM

2012

13.326

13.457

2011

11.856

11.824

2010

8.897

10.696

2009

11.081

11.112

 

Dari pemaparan hasil pemira mahasiswa UGM di atas, terlihat bahwa jumlah mahasiswa yang menggunakan hak suaranya tergolong sedikit jumlahnya. Pandangan tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Direktorat Akademik dan Administrasi, disebutkan bahwa jumlah mahasiswa tingkat S-1 dan D-3 yang ada di UGM—per tahun 2012—hampir mencapai angka 53.000 orang (DAA UGM, 2012). Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, pencapaian total suara masuk saat pemira berlangsung terlihat begitu sedikit jumlahnya. Terhitung kurang dari 50% mahasiswa yang menggunakan hak suaranya dalam pemira mahasiswa di UGM.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut selalu ditemui saat penyelenggaraan pemira tiap tahunnya. Tidak diketahui secara jelas sejak kapan jumlah suara yang masuk pada pemira menjadi minim seperti saat ini. Namun, paparan jumlah suara di empat pemira terakhir setidaknya menguatkan catatan hitam yang selalu mewarnai penyelenggaraan pemira di UGM. Pemira mahasiswa UGM terbukti belum cukup mampu menjadi sarana representatif mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas masing-masing. Proses pemira mahasiswa yang hingga saat ini berjalan memang nampak begitu demokratis. Setiap syarat yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis telah mampu disediakan oleh panitia penyelenggara. Namun, satu hal penting yang menjadi dasar dari penyelenggaraan pemira luput dari perhatian panitia. Suara mahasiswa adalah faktor penting yang dimaksud.

Pandangan bahwa pemira mahasiswa merupakan salah satu ajang demokrasi di UGM memang tidak seutuhnya salah. Dari segi prosedural, pelaksanaan pemira mahasiswa telah mencerminkan nilai-nilai demokrasi liberal. Pemilihan secara tertutup dan  pemakaian satu suara untuk satu mahasiswa (one man one vote) menjadi ciri utama dari pola representasi di dalam sistem demokrasi liberal. Namun, dari segi substansi penyelenggaraan pemira mahasiswa masih layak dipertanyakan secara lebih lanjut. Minimnya jumlah suara yang masuk pada setiap pemira di UGM mencerminkan bagaimana lemahnya legitimasi para anggota legislatif dan eksekutif terpilih. Masihkah pemira mahasiswa dapat disebut sebagai ajang demokrasi terbesar di UGM?

Pandangan Mahasiswa Fisipol UGM Terkait dengan Proses Pemilihan Raya BEM-KM UGM

Dalam memandang pemira mahasiswa di UGM, tidak ada salahnya jika kita menggunakan Fisipol sebagai salah satu ‘jalan masuk’ untuk mengukur kualitas proses pemilihan yang berjalan. Sebagai salah satu fakultas yang memberikan pengajaran ilmu politik secara langsung terhadap mahasiswanya, sudah menjadi kewajaran jika Fisipol menjadi tolak ukur dinamika kehidupan kampus di UGM. Apalagi, jika dipandang dari segi kuantitas jumlah mahasiswa Fisipol menempati urutan terbanyak kedua setelah Fakultas Teknik di UGM (UGM, 2011). Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap posisi Fisipol dan mahasiswanya dalam dinamika kehidupan kampus hingga saat ini.

Dalam konteks pemilihan raya mahasiswa di UGM sendiri, banyak mahasiswa Fisipol yang mengajukan diri menjadi calon ketua BEM-KM ataupun Senat Mahasiswa setiap tahunnya. Pada tahun 2010 yang lalu misalnya, ketua BEM-KM terpilih adalah Luthfi Hamzah Husein dari Jurusan Politik dan Pemerintahan angkatan 2008. Pada masa pemilihan, bahkan terdapat tiga calon ketua BEM-KM yang berasal dari Fisipol UGM. Mereka adalah Luthfi Hamzah Husein, Arya Budi, dan Budi Raharjo, yang kebetulan semuanya berasal dari JPP (Partai Bunderan, 2010). Kemudian, di tahun 2012 yang lalu terdapat dua calon ketua BEM-KM dari Fisipol UGM. Kedua mahasiswa tersebut adalah Faisal Arief Kamil (JPP) dan Vandy Yoga Swara (PSdK) (KPRM UGM, Desember 2012)

Namun, dalam hal partisipasi mahasiswa pada saat pemilihan suara yang masuk di TPS Fisipol UGM tidak pernah terbilang banyak jumlahnya. Terhitung hanya ada 627 suara yang masuk pada dua TPS Fisipol—TPS Fisipol Bulaksumur dan TPS Fisipol Unit Sekip—di pemira mahasiswa tahun 2012 (KPRM UGM, Desember 2012). Padahal, menurut data terdapat 2.472 mahasiswa jenjang S-1 di Fisipol yang melakukan registrasi pada periode semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 ini (DAA UGM, 2013). Jika berdasarkan pada hitungan tersebut, maka jumlah pemilih di Fisipol pada saat pemira bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah mahasiswa aktif yang ada.

Minimnya partisipasi mahasiswa Fisipol dalam pemira mahasiswa tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam wawancara dengan salah satu mahasiswa Sosiologi yang tidak mau menyebutkan namanya, disebutkan bahwa keputusan untuk tidak mengikuti pemira disebabkan karena tidak adanya pengaruh langsung yang dapat ia rasakan, ketika ia mengikuti atau tidak proses tersebut. Hal tersebut juga dirasakan oleh Yudianto, mahasiswa jurusan PSdK, yang mengatakan bahwa janji-janji perubahan saat pemira tidak menarik untuk diikuti, dan tidak ada efek langsung pemira terhadap aktifitasnya di kampus (Yudianto, komunikasi personal, 11 Januari 2013).

Pandangan dua mahasiswa Fisipol diatas dapat menjadi jalan bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya jumlah suara masuk pada saat pemira mahasiswa berlangsung. Apatisme mahasiswa yang sudah begitu tinggi derajatnya menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh. Faktor sosialisasi yang minim dari panitia penyelenggara juga menjadi hal lain yang mempengaruhi derajat keikutsertaan mahasiswa dalam pemira. Selain itu, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa proses pemira hanyalah alat bagi sebagian orang untuk mencari keuntungan dengan menjadi pengurus atau bahkan pemimpin BEM (Mahasiswa HI, komunikasi personal, 11 Januari 2013).

Walaupun terdapat faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemira, nyatanya masih ada beberapa individu yang mengikuti proses tersebut dengan sungguh-sungguh. Wahyu, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM, adalah salah satu contoh dari mahasiswa yang mengikuti proses pemira hingga selesai. Menurutnya, dengan berpartisipasi dalam pemira maka ia telah ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan UGM. Selain itu, ia juga mendapatkan banyak pengalaman berorganisasi selama menjadi anggota di salah satu partai kampus di UGM (Prasetia W, Komunikasi Personal, 11 Januari 2013).

Pandangan Wahyu dapat kita jadikan sebagai acuan untuk melihat alasan dari mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam proses pemira mahasiswa di UGM. Memang, pengalaman organisasi akan didapatkan jika mahasiswa mengikuti proses pemira tersebut. Pengalaman akan didapatkan melalui keikutsertaannya di partai-partai kampus, panitia pelaksana, ataupun pengawas dari pelaksanaan pemira secara umum. Secara sistematis, pendirian partai kampus sendiri memang ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa berorganisasi, sebelum nantinya menghadapi tantangan di dunia luar setelah lulus dari kuliah.

Perilaku Politik Mahasiswa Fisipol UGM dalam Pemilihan Raya UGM 2012

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan selama bulan Desember tahun lalu, didapatkan fakta bahwa ternyata sosialisasi proses pemira mahasiswa UGM tahun 2012 telah dilakukan oleh panitia pelaksana dengan baik. Informasi tentang adanya pemira dengan mudah dapat ditemukan. Beberapa baliho, spanduk, dan selebaran telah ditempatkan di sudut-sudut strategis kampus. Berbagai macam selebaran juga banyak disebarkan di tiap-tiap fakultas di UGM, baik itu berasal dari calon ketua BEM-KM ataupun para calon anggota senat dari partai kampus yang ikut berpartisipasi dalam pemira. Sosialisasi juga telah dilakukan oleh para calon ketua BEM-KM dan anggota Senat Mahasiswa. Mereka melakukan sosialisasi secara perorangan (face to face) dan dengan mengumpulkan massa untuk pemaparan visi-misi dari peserta terkait. Sosialisasi ini juga secara bersamaan dilakukan oleh KPRM selaku panitia penyelenggara pemira mahasiswa, tentang syarat dan proses pemilihan pemira tersebut. Oleh karena itu, hampir tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mengetahui kabar pemira mahasiswa di UGM.

Tidak bisa dipungkiri bahwa berhasil atau tidaknya penyelenggaraan sebuah pemira, bahkan pemilu sekalipun, diukur dari jumlah partisipasi mahasiswa atau masyarakat dalam prosesnya. Jika semakin banyak suara yang masuk dan dianggap sah, maka pemilu tersebut dianggap sukses. Begitu juga sebaliknya, jika suara yang masuk sedikit atau tidak sesuai dengan jumlah pemilik hak suara maka pemilihan tersebut dianggap gagal. Begitu pula dengan jumlah juara yang sah. Jika suara yang masuk banyak tetapi suara yang sah lebih sedikit dari jumlah suara yang tidak sah, maka pemilihan tersebut juga bisa dianggap gagal. Untuk memaksimalkan jumlah pemilik hak suara, harus dilakukan pendataan yang jelas yang akurat. Supaya semua hak suara bisa terdata dan bisa dimonitor apakah banyak atau tidak yang menggunakan hak suara tersebut.

Selain pendataan jumlah pemilik hak suara, memaksimalkan jumlah pemilih juga harus dilakukan dengan sosialisasi yang menarik, baik oleh panitia pemilihan maupun para peserta pemilihan. Penyadaran diri para mahasiswa, bahwa mereka adalah bagian dari sistem organisasi yang berjalan di kampus, dapat dilakukan dengan instrumen sosialisasi secara kreatif. Sosialisasi politik sendiri memiliki arti sebagai suatu proses untuk menyadarkan individu akan peranannya sebagai partisipan dalam kehidupan politik (Irish & Frank, dalam presentasi kuliah Perilaku Politik. Sosialisasi oleh para peserta sebenarnya merupakan hal yang paling berpengaruh. Selain dapat digunakan untuk memetakan kantong-kantong suara mereka, sosialisasi ini juga bisa meningkatkan perolehan suara mereka. Karena, semakin menarik cara sosialisasi mereka, baik itu tentang visi-misi atau figur dari jagoan mereka, konsep dari sosialisasi yang modern juga bisa menarik perhatian para calon pemilih. Seperti halnya dalam pemilu legislatif di tingkat nasional, partai-partai yang ikut pemilu berlomba-lomba untuk menyajikan kampanye yang menarik, baik dengan panggung hiburan atau dengan mengusung figur yang populer untuk menarik lebih banyak suara. Mungkin hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam pemira, tetapi ide-ide kreatif bisa dimunculkan oleh partai-partai kampus yang menjadi peserta pemira. Ide tersebut harus dikeluarkan agar sosialisasi atau kampanye berjalan lebih menarik, tidak sekedar menyebar selebaran atau memasang baliho yang besar untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Jika ingin lebih berpikiran positif, dengan kampanye atau sosialisasi yang menarik, maka pesan dari visi-misi yang mereka usung akan lebih tersampaikan dan lebih bisa diterima oleh calon pemilih.

Tetapi fakta yang ditemui di lapangan ternyata sangat jauh dari bayangan ideal tersebut. Para pemilik hak suara banyak yang tidak tertarik dengan adanya pemira. Beragam alasan mereka keluarkan, untuk menjelaskan sebab-sebab tidak ikut berpartisipasi dalam pemira. Alasan yang mereka sampaikan pun tergolong ‘klasik’. Mereka tidak melihat secara signifikan tentang keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung dengan keikutsertaan mereka dalam pemira. Mereka beranggapan bahwa dengan ikut atau tidak dalam pemilihan ketua BEM-KM, mereka juga masih bisa mengikuti kuliah dengan baik dan tenang. Bahkan mereka beranggapan bahwa dengan ikut menjadi anggota salah satu partai kampus, waktu belajar dan kuliah akan menjadi semakin berkurang. Padahal, tidak ada keuntungan yang bisa langsung mereka rasakan. Umumnya, mereka hanya akan dapat pengalaman dalam hal berorganisasi di tataran universitas.

Sebagian besar mahasiswa beranggapan bahwa orang-orang yang menjadi anggota partai kampus adalah ‘muka-muka lama’. Mereka adalah para simpatisan yang dulu telah ikut dalam keanggotaan partai kampus sebelumnya, jika tidak maka para anggota baru dari partai kampus tersebut adalah teman dekat dari para anggota lama. Jika tidak teman satu kos, atau teman satu daerah asal, mereka yang menjadi anggota partai kampus adalah orang-orang yang benar-benar ingin belajar berorganisasi. Namun, Beberapa responden menganggap bahwa jenis anggota partai kampus yang terakhir disebutkan sangat sedikit jumlahnya.

Bukan hanya sistem kaderisasi dari partai-partai kampus tersebut yang menyebabkan sedikitnya ketertarikan kebanyakan masiswa untuk mengikuti pemira, tetapi hal mengenai ketidakjelasan untung-rugi yang didapatkan jika mahasiswa tersebut menjadi anggota salah satu partai kampus, atau bahkan sekedar ikut memilih dalam pemira mahasiswa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, jika para calon pemilih mempertanyakan untung-rugi jika mereka berpartisipasi dalam pemira, maka keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dari pemira tersebut? Atau keuntungan nyata apa yang bisa dijanjikan dari partai-partai kampus peserta pemira tersebut. Ketika nantinya pertanyan ini bisa dijawab, maka akan ditemukan pula jalan keluar cara penggalangan suara atau peserta pemira yang lebih banyak lagi dari apa yang terjadi saat ini.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perilaku politik para mahasiswa Fisipol UGM dalam proses pemira mahasiswa tahun 2012. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah: pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

Pendekatan sosiologis lebih melihat kesamaan yang muncul antara subjek yang satu dengan lainnya. Kesamaan tersebut dapat termanifestasi dalam aspek ras, agama, lingkungan, dan ideologi. Dalam konteks pemira di UGM, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisa perilaku mahasiswa Fisipol dalam mengikuti proses pemilihan. Banyak dari mahasiswa Fisipol UGM yang ikut berpartisipasi dalam pemira mahasiswa tahun 2012 atas dasar kesamaan agama, suku, atau ideologi dengan calon senat dan ketua BEM-KM yang ada.

Salah satu contoh mahasiswa yang mengikuti pemira karena adanya faktor kedekatan personal adalah Abbas—mahasiswa Sosiologi Fisipol UGM—yang ikut memilih pada saat pemira berlangsung karena dasar ajakan dari temannya, yang merupakan anggota dari partai kampus tertentu (Abbas, Komunikasi Personal, 11 Januari 2013). Perilaku Abbas mencerminkan bagaimana pentingnya kedekatan antar individu dalam mempengaruhi keterlibatan seseorang pada saat proses politik berlangsung. Jika menggunakan tipe partisipasi politik yang diperkenalkan oleh Milbrath pada tahun 1965 (Dikutip dalam Axford & Rosamond, 1997), maka apa yang dilakukan oleh Abbas termasuk dalam kategori spectator—yaitu individu yang memiliki peran minimal dalam proses politik yang berjalan. Partisipasi yang dilakukan tidak selalu berdasarkan pada adanya kesadaran untuk melakukan aktivitas politik di wilayahnya. Namun, partisipasi yang dilakukan bisa saja terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial individu tersebut. Menurut kami, individu yang termasuk dalam tipe spectator memiliki peluang untuk menjadi manusia yang apatis—jika tidak diberikan pendidikan politik yang sehat kedepannya.

Pendekatan kedua yang dapat digunakan dalam menganalisa perilaku politik mahasiswa Fisipol UGM adalah pendekatan psikologi. Pendekatan ini memandang adanya aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku individu dalam keterlibatannya di suatu proses politik yang berlangsung. Adapun tiga pilar psikologis yang memengaruhi perilaku pemilih adalah: (1) identifikasi partai yang berkaitan dengan ikatan emosional pemilih pada partai, (2) orientasi terhadap isu dan program yang diajukan oleh calon sesuai dengan kepentingan pemilih, dan (3) pribadi dari kandidat atau calon (Lawrence, 2003; Redlawsk, 1997; Roth, 2008). Setiap individu pasti akan memilih partai yang memiliki kedekatan secara emosional dengan dirinya pada saat pemilu berlangsung. Keputusan untuk memilih partai terkait tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor lain di luar diri individu dan partai pilihannya (Surbakti 2010, h.187). Sedangkan yang dimaksud dengan orientasi terhadap isu yaitu, para pemilih akan meilihat terlebih dahulu hal-hal apa yang akan dibawa oleh para calon peserta pemilu. Apakah isu-isu yang diangkat adalah permasalahan kontemporer, ataukah isu-isu yang sekedar menarik karena membahas kelemahan dari incumbent. Keterkaitan antara isu yang dibawa dengan kepentingan masyarakat juga merupakan hal yang penting. Setiap individu akan lebih memilih untuk mendukung seseorang, atau partai, dengan isu yang ‘dekat’ dengan dirinya. Selanjutnya tentang pribadi kandidat yang diusung, hal ini akan lebih menjelaskan tentang pentingnya aspek ke-tokoh-an untuk menggalang suara dari masyarakat. Semua yang ada di dalam figur tokoh terkait akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara kandidat tersebut. Faktor lain yang berpengaruh adalah struktur kepribadian yang tercermin dari sikap individu. Dalam struktur kepribadian inilah terdapat basis fungsional sikap untuk menjelaskannya lebih lanjut, yaitu didasarkan pada kepentingan (minat dan kebutuhan seseorang terhadap obyek) (Sastroatmodjo 1995, h. 14).

Jika menggunakan pendekatan psikologi, maka kita akan dengan mudah mengelompokkan mahasiswa Fisipol ke dalam tipe-tipe pemilih berdasarkan pendekatan ini. Seorang pemilih yang merupakan anggota dari partai kampus tertentu pasti akan memilih partainya dalam pemira yang berlangsung. Hal tersebut dilakukan karena adanya kedekatan emosional antara diri sang mahasiswa dengan partai tempat ia bergabung. Figur dari calon ketua BEM-KM, atau Senat Mahasiswa, yang akan dipilih juga ikut berpengaruh. Kita dapat berkaca dari pengalaman pemira mahasiswa UGM di tahun 2011 yang lalu. Pada saat itu, salah satu calon ketua BEM-KM dengan modal fisik yang bagus keluar sebagai pemenang pemira mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang pada saat itu ikut memilih hanya karena pertimbangan keunggulan fisik calon terkait. Beberapa mahasiswa Fisipol UGM juga menjadi bagian dari sekelompok mahasiswa yang memilih atas dasar kedekatan psikologis tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tipikal pemilih di Fisipol UGM masih berbasiskan pada keunggulan fisik calon yang ada dalam pemira BEM-KM.

Pendekatan rasional menekankan untung-rugi yang akan diperoleh oleh individu ketika ia memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam suatu proses politik. Pemilih akan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan mereka dalam proses tersebut. Pemilih akan menghitung atau perpertimbangkan untung-rugi jika nantinya mereka memilih untuk berpartisipasi atau tidak dalam suatu pemilihan. Karena hal ini menjadi inti dari model rasional. Pendekatan ini melihat bahwa, pemilih akan cenderung berpikiran untuk mengeluarkan modal—berupa tenaga atau uang—yang sedikit dengan kontra prestasi yang maksimal kedepannya. Sebagai contoh, jika masyarakat tidak mengikuti pemilihan umum, tetapi mereka tetap akan memiliki pemimpin yang mereka inginkan, maka  kecenderungan untuk tidak mengikuti pemilihan menjadi semakin besar. Efektifitas dan efisiensi merupakan dua hal yang menjadi dasar dari pemakaian pendekatan rasional.

Dalam konteks Fisipol UGM, banyak mahasiswa disana yang memutuskan untuk tidak terlibat di proses pemira mahasiswa atas dasar tidak adanya manfaat yang akan mereka dapatkan. Mayoritas mahasiswa yang telah diwawancara berpendapat bahwa, ketiadaan keuntungan yang nyata jika mereka mengikuti pemira menjadi dasar dari minimnya jumlah suara masuk saat pemilihan berlangsung. Secara umum, mahasiswa di Fisipol UGM pada saat ini merupakan mahasiswa yang menggunakan rasionalitas dalam bertindak. Penggunaan rasionalitas tersebut dapat ditemui secara jelas dalam penyelenggaraan proses pemira setiap tahunnya.

Penggunaan rasionalitas dalam menentukan perilaku politik mahasiswa Fisipol UGM dapat dilihat sebagai suatu hal yang baik, dan buruk di sisi lain. Baiknya, mahasiswa Fisipol UGM terbukti telah mampu membuat skala prioritas—baik secara disengaja maupun tidak—untuk menentukan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika telah memiliki hal tersebut, maka tidak akan mudah bagi sembarang pihak untuk bisa ‘menyetir’ perilaku mahasiswa di Fisipol UGM. Namun, terdapat juga beberapa keburukan atas penggunaan rasionalitas yang berlebihan di diri mayoritas mahasiswa Fisipol UGM. Logika untung-rugi yang digunakan tentu akan berdampak pada keengganan dalam diri masing-masing mahasiswa untuk sedikit mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan umum. Padahal, sebagai mahluk sosial manusia harus senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan individu-individu yang ada. Jika hal ini dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin budaya gotong royong di dalam lingkungan Fisipol UGM akan semakin memudar. Karena masing-masing mahasiswa telah memiliki skala prioritas sendiri dalam dirinya, yang mungkin berbeda dengan skala prioritas teman-temannya sendiri.

Kesimpulan

Pemilihan raya UGM yang berjalan setiap tahunnya ternyata belum mampu membawa perubahan yang berarti bagi mahasiswa di kampus kerakyatan tersebut. Walaupun sistem yang demokratis telah diterapkan, namun masih banyak faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam melihat pelaksanaan pemilihan raya setiap tahunnya. Keterputusan hubungan antara organisasi mahasiswa tingkat universitas—dalam hal ini adalah BEM-KM dan Senat Mahasiswa—dengan mahasiswa sebagai grassroot­-nya menjadi hal utama yang menjadi permasalahan di lingkup UGM.

Setiap elemen mahasiswa yang ada di UGM harus kembali melihat hubungan yang terputus tersebut. Secara rasional, keputusan mahasiswa untuk tidak mengikuti proses pemilihan raya tidak dapat sepenuhnya disalahkan. Saat ini mahasiswa terlalu banyak dibebani kewajiban dari berbagai macam aktor di sekitarnya, mulai dari kewajiban untuk mengerjakan tugas, hadir kuliah, hingga menyelesaikan masa studi dengan cepat. Penumpukan beban dalam diri mahasiswa tersebut yang menjadi penyebab dari pemakaian rasionalitas dalam diri masing-masing.

Apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fisipol UGM dapat menjadi pintu masuk bagi kita, untuk memahami permasalahan yang tengah melanda mahasiswa di lingkup UGM secara luas. Ternyata, tidak sedikit mahasiswa yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan raya atas dasar ajakan teman dekatnya. Ketulusan unuk mengikuti proses pemilihan ternyata belum sepenuhnya dimiliki oleh mahasiswa di Fisipol UGM.

Penemuan kembali bentuk organisasi kemahasiswaan yang ideal bagi mahasiswa UGM mutlak diperlukan saat ini. Format organisasi mahasiswa berbentuk BEM-KM ternyata belum mampu mengembalikan animo mahasiswa untuk ikut kembali memikirkan masalah-masalah bersama yang ada di sekitarnya. Pihak universitas juga perlu menyediakan instrumentasi yang mendukung mahasiswa untuk turut mengembangkan dirinya di luar pendidikan yang didapatkan dalam kelas-kelas perkuliahan. Secara umum, kaitan dengan kurikulum pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini dapat kita temui adanya. Kurikulum pendidikan di Indonesia harus segera diubah, agar para peserta didik tidak merasa ‘asing’ dengan kondisi lingkungan disekitarnya.

Daftar Referensi

Buku

Axford, B, Rosamond, B et.al 1997, Politics : An Introduction, Routledge, USA.

Dean Jaros, Lawrence V. Grant, 1974, Political Behavior: Choices and Perspectives, John Wiley & Sons, Incorporated.

Sastroatmodjo, Sudijono 1995, Perilaku Politik, IKIP Semarang Press, Semarang

Surbakti, Ramlan 2010, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta.

Website

Direktorat Akademik Universitas Gadjah Mada, < http://daa.ugm.ac.id/?menu=statistik&act=herregistrasi>, Dilihat pada 16 Januari 2013

Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa UGM, < https://www.facebook.com/kprm.ugm.9> Dilihat pada 14 Januari 2013

Partai Bunderan UGM, < http://partaibunderan.wordpress.com/> Dilihat pada 14 Januari 2013

Universitas Gadjah Mada, < http://www.ugm.ac.id/> Dilihat pada 15 Januari 2013

Komunikasi Personal

Wawancara dengan Harmoko Anggriawan, anggota Partai Bunderan UGM, pada 15 Januari 2013

Wawancara dengan Abbas, mahasiswa Sosiologi Fisipol UGM, pada 11 Januari 2013

Wawancara dengan Gede Wahyu Prasetia, anggota salah satu partai kampus di UGM, pada 11 Januari 2013

Wawancara dengan Yudianto, mahasiswa PSdK Fisipol UGM, pada 11 Januari 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s