Hakikat Perjuangan Buruh di Indonesia

Tulisan ini pernah dimuat dalam Priboemi, terbitan rutin Komisariat GmnI Fisipol UGM, edisi bulan Juni.

Bulan Mei setiap tahunnya selalu disambut oleh kaum buruh seluruh dunia dengan berbagai aksi. Ya, aksi yang mereka lakukan tidak lepas dari adanya peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahun. Dalam melakukan aksinya, buruh di seluruh penjuru dunia menyampaikan aspirasi sesuai dengan kondisi yang mereka alami di konteks-nya masing-masing. Tuntutan yang sering kita jumpai dalam aksi buruh saat May day tidak jauh dari isu-isu umum seputar kesejahteraan, kenaikan upah, dan kejelasan status pekerjaan para pekerja.

Di Indonesia sendiri, buruh dari segala penjuru daerah rutin melaksanakan aksi saat moment Mayday tersebut. Melalui berbagai serikat dan gerakan para buruh melayangkan tuntutannya. Berbagai tuntutan tersebut mereka tujukan kepada pemerintah serta pihak perusahaan, ‘koalisi’ yang kerap menjadi musuh abadi para buruh di negara ini.

Untuk memulai pembicaraan mengenai buruh dan gerakannya, kita bisa terlebih dahulu membaca awal mula kelahiran kelas buruh di Indonesia. Kelahiran kelas buruh tidak terlepas dari adanya peran negara penjajah yang pernah singgah di Nusantara selama 3 abad lebih. Kehadiran negara-negara Eropa saat itu membawa banyak perubahan kondisi sosial masyarakat di Nusantara. Perluasan pasar dan pembangunan industri di negara jajahan menjadi tujuan utama para penjajah yang datang ke nusantara saat itu. Pergeseran mata pencaharian masyarakat nusantara pun terjadi sejak saat itu.

Saat itu, pertanian dan perkebunan memang masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Namun, kehadiran negara penjajah turut menyediakan alternatif pekerjaan bagi rakyat di nusantara. Pembangunan industri besar-besaran yang dilakukan pada akhirnya membuat sebagian masyarakat beralih pekerjaannya. Terlebih pembangunan berbagai macam industri tersebut mengambil tempat di lahan bekas areal pertanian dan perkebunan rakyat. Alhasil, masyarakat nusantara pun harus menerima dan menjalani pekerjaan baru mereka, sebagai pekerja di industri yang telah dibangun.

Para pekerja yang tersebar di beberapa industri melakukan pekerjaan tanpa memiliki modal apapun. Sekalipun ada, jumlahnya—secara kualitas ataupun kuantitas—tidak sebesar apa yang para pemilik modal miliki. Buruh pada akhirnya hanya menjadi aktor produksi yang digunakan jika dibutuhkan oleh para pemodal. Mereka tidak memiliki kuasa untuk menjamin pekerjaannya sendiri. Akhirnya, ketergantungan buruh terhadap pemilik modal pun tercipta.

Ketergantungan buruh terhadap pemilik modal semakin nyata terlihat dalam sistem perekonomian yang menjadikan industri sebagai basisnya. Pembukaan kawasan untuk industri, toko, maupun perusahaan swasta tentu membutuhkan lahan yang luas. Lahan yang nantinya akan digunakan sebagai lokasi industri, toko, dan perusahaan tersebut berasal dari lahan kosong maupun lahan pertanian.

Di Indonesia, pembukaan lahan untuk kawasan industri, pertokoan, dan perusahaan, seringkali mengorbankan areal pertanian maupun perkebunan yang ada. Pulau Jawa dapat menjadi contoh yang baik dalam melihat pergeseran fungsi tanah tersebut. Jika dirata-rata, terdapat total 50 ribu hektare lahan pertanian yang beralih fungsi tiap tahunnya di Pulau Jawa (Republika, 26 Mei 2012). Padahal, tanah di Pulau Jawa diketahui bersifat subur, sehingga baik untuk dijadikan lahan pertanian. Namun, karena lemahnya proteksi yang dilakukan oleh negara maka alih fungsi lahan selalu terjadi dalam jumlah yang besar tiap tahunnya.

Degradasi luas lahan pertanian dan perkebunan terjadi seiring bertambahnya jumlah pabrik, toko-toko, dan perusahaan. Hal tersebut lambat laun diikuti dengan bertambahnya jumlah buruh pabrik di masyarakat. Bahkan, kelas ‘buruh baru’ pun tercipta. Petani yang dulu memiliki modal berupa lahan sebelum dibangunnya industri menjadi salah satu elemen yang termasuk ke dalam kelas ‘buruh baru’ tersebut. Negara seakan tidak berdaya membendung pengalihan fungsi lahan yang terjadi tiap tahunnya.

Peningkatan jumlah buruh pabrik diikuti dengan meningkatnya jumlah serikat pekerja/ buruh yang ada di Indonesia. Sejak rezim Orde Baru runtuh, berbagai serikat pekerja hadir sebagai sarana bagi buruh untuk memperjuangkan aspirasinya. Gerak paling nyata dari berbagai serikat pekerja tersebut, yang dapat disaksikan oleh masyarakat awam, adalah demonstrasi di setiap tanggal 1 Mei.

Hari buruh menjadi momentum bagi seluruh serikat pekerja untuk bersatu memperjuangkan tuntutan-tuntutan para buruh industri.  Tahun ini, terdapat empat  tuntutan yang dilayangkan kaum buruh di Indonesia kepada pemerintah. Empat tuntutan tersebut adalah: (1) Menolak upah murah, (2) memperbaiki sistem jaminan sosial bagi buruh, (3) menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dan (4) penghapusan praktik outsourcing di perusahaan BUMN (Metro TV, 30 Maret 2013).

Dari empat hal di atas, kita bisa melihat bagaimana point-point tuntutan buruh masih belum beranjak dari isu-isu umum yang kerap mereka perjuangkan. Permasalahan upah yang rendah dan penyediaan jaminan sosial, menjadi dua hal yang begitu sering diperjuangkan oleh para buruh industri di Indonesia. Walaupun kedua tuntutan tersebut sudah sering disampaikan, tampaknya pemerintah masih tetap bergeming dan tidak mengambil kebijakan yang strategis untuk menanggapi kemauan para buruh tersebut. Alhasil, hampir setiap tahun kita menyaksikan tuntutan yang sama muncul dari berbagai serikat buruh di moment May day.

Apa yang dilakukan oleh para buruh industri di moment May day setiap tahunnya tidak dapat dikatakan salah. Tuntutan untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial bagi buruh dan keluarga, serta adanya kejelasan status pekerjaan dengan menolak penerapan sistem outsourcing memang harus dilakukan oleh para buruh. Jika tidak begitu, dapat dibayangkan bagaimana kesengsaraan hidup akan semakin mencengkeran para buruh industri. Kita masih dengan mudah dapat menemui buruh-buruh yang mendapatkan upah dengan jumlah yang minim. Dengan upah yang minim tersebut, hampir dipastikan tidak ada alokasi anggaran untuk ditabung setiap bulannya. Masa depan buruh dan keluarga pun semakin buram. Apalagi jika buruh tersebut hanya memiliki status sebagai pekerja outsourcing—pekerja yang hanya bekerja ketika mendapat kontrak dari suatu perusahaan—maka semakin tidak menentu-lah nasib mereka setiap harinya.

Walapun gerakan yang dilakukan buruh saat ini terbilang cukup bagus, namun menurut penulis masih terdapat beberapa kekurangan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Tidak adanya tuntutan atau aksi untuk menghancurkan sistem ekonomi yang berjalan saat ini menjadi kekurangannya. Pergerakan kaum buruh saat ini dapat dikatakan terlalu reformis. Akan jarang kita temui adanya tuntutan, aksi, atau tindakan yang dilakukan buruh untuk mendapatkan kembali ‘kemerdekaan’nya sebagai manusia. Tuntutan upah layak misalnya, penulis pandang sebagai sebuah bentuk penerimaan kaum buruh terhadap kehadiran sistem kerja industri yang ada saat ini. Sistem kerja industri diterima kehadirannya asalkan mampu memberikan kompensasi berupa upah yang layak bagi para buruh. Sekalipun belum mampu memberikan upah yang layak, para buruh akan tetap menjalani pekerjaannya sehari-hari tanpa adanya aksi simultan agar tuntutannya tercapai.

Tuntutan kenaikan upah yang kita dengar setiap tahunnya menjadi bukti dari tindakan reformis para kaum buruh industri saat ini. Padahal, penulis beranggapan bahwa permasalahan kelas pekerja di Indonesia tidak sebatas pada hal pengupahan semata. Toh upah yang cukup tidak bisa menjamin kesejahteraan hidup buruh kedepannya. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 dapat menjadi contohnya. Saat itu para buruh mendapatkan upah yang  mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, ketika krisis terjadi banyak pekerja yang harus merasakan PHK dari perusahaan yang bangkrut dan ‘melarikan diri’ ke luar Indonesia. Ketergantungan buruh terhadap pemilik modal teramat besar saat itu. Ironisnya, ketergantungan tersebut masih sama—atau mungkin lebih—besarnya saat ini. Jika para pemilik modal memutuskan untuk menutup perusahaan, maka buruh yang bekerja di sana tidak dapat berbuat apa-apa, selain menerima PHK yang menimpa dirinya.

Para buruh di Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih progresif dan revolusioner untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Keikutsertaan para pekerja dalam penanaman modal di tempat kerja menjadi hal yang dapat mereka lakukan. Di beberapa negara, hal tersebut sudah terbukti dapat dilakukan.[1] Dampak dari adanya penanaman modal oleh para buruh juga terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan mereka. Dampak yang paling terasa adalah, keuntungan perusahaan tempat mereka bekerja akan dapat mereka rasakan secara langsung. Hubungan antara buruh dan pemilik modal juga akan lebih adil, karena adanya keikutsertaan buruh dalam investasi modal selain tenaga.

Penulis percaya jika para buruh dapat mendatangkan perubahan besar di Indonesia. Sebagai salah satu elemen marhaen, sudah semestinya buruh melakukan gerakan secara simultan untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami saat ini. Dengan jumlah buruh yang begitu banyak, dapat dipastikan gerakan mereka akan membawa dampak masif dalam kehidupan sosial politik di Indonesia.

Soekarno pernah berkata bahwa, perjuangan kaum Marhaen—yang di dalamnya termasuk unsur buruh, petani, dan kaum melarat lain—haruslah dilakukan secara reformis dan radikal, dengan menggunakan partai sebagai ‘kendaraan’nya (Soekarno, dalam Bung Karno dan Partai Politik, 2001, h. 48-66). Pada saat itu, Soekarno memiliki pandangan bahwa partai politik harus mampu mengajak, membimbing, serta menjadi pemberi arah bagi perjuangan yang dilakukan oleh rakyat. Melihat kondisi partai politik di Indonesia yang semakin tidak jelas arah perjuangannya, maka serikat pekerja dapat menjadi sarana pengganti bagi para buruh untuk melakukan perjuangan. Apapun latar belakang kemunculan serikat pekerja tersebut—baik yang lahir dari adanya kesadaran para buruh, ataupun disediakan oleh pihak perusahaan—tidak menjadi masalah. Selama buruh masih sadar untuk melakukan  perjuangan sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama, maka serikat pekerja menjadi tempat yang tepat bagi mereka. Walaupun mereka harus berhati-hati agar tidak ada penggeseran tujuan dan metode perjuangan dari pihak-pihak lain. Mereka harus ingat bahwa pemerataan kepemilikan modal—baik itu berupa tanah maupun uang—adalah dasar dari perjuangan yang harus dilakukan. Karena sesungguhnya dasar negara Indonesia, Pancasila, menghendaki adanya keadilan dalam pen-distribusi-an unsur-unsur produksi di masyarakat.

Referensi

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/05/26/m4mavr-kritis-jumlah-lahan-pertanian-di-indonesia> dilihat pada 01 Mei 2013

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/30/2/150474/May-Day-Buruh-Terus-Suarakan-Tuntutan-Hidup-Layak> dilihat pada 30 April 2013

<http://www.thirdworldtraveler.com/South_America/Occupy_Resist_Argentina.html > dilihat pada 08 Mei 2013

Soekarno, ‘Partai Pelopor’, dalam Bung Karno dan Partai Politik, eds. Herdianto WK & Iman Toto K. Rahardjo, Grasindo, Jakarta.


[1] Salah satu contohnya adalah gerakan para buruh di Argentina pada tahun 2003. Krisis ekonomi yang menyerang negara amerika latin tersebut menyebabkan kebangkrutan pada beberapa perusahaan. Alhasil, terjadi pemutusan kontrak kerja secara besar-besaran pada saat itu. Menghadapi hal tersebut, beberapa buruh memutuskan untuk mengambil alih industri yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Melalui serangkaian proses, pada akhirnya occupy berhasil dilakukan. Sejak saat itu, terjadi revolusi dalam sistem kerja yang berjalan di industri yang telah diambil alih. Gaji para buruh disamaratakan jumlahnya, berdasarkan jumlah keuntungan atau penghasilan tiap bulan industri terkait. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <http://www.thirdworldtraveler.com/South_America/Occupy_Resist_Argentina.html>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s