Rakyat dalam Pemilu 2014

Abstraksi

Antusiasme rakyat yang minim merupakan salah satu masalah yang muncul setahun sebelum pemilu 2014 terselenggara. Ketidakpercayaan terhadap politisi menjadi faktor utama munculnya sikap apatis masyarakat. Jika terus dibiarkan, maka rendahnya angka partisipasi warga dalam pemilu mendatang mungkin akan terjadi. Pemilu juga akan kehilangan fungsinya sebagai sarana rakyat untuk berpesta dalam demokrasi. Sudah saatnya masyarakat kembali diyakinkan untuk mau ikut terlibat dalam segala urusan negara. Minimal, mereka sadar untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2014 nanti. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka hakikat pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat mungkin hanya tinggal mitos di tahun depan.

(Kata Kunci: Pemilu, Partisipasi, Demokrasi, Negara)

Rakyat, Pemilu, dan Negara

Pemilu dapat dikatakan sebagai ‘anak kandung’ dari sistem demokrasi. Demokrasi yang memiliki definisi umum sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat jelas membutuhkan beberapa instrumen dalam penerapannya. Pemilu merupakan salah satu instrumen yang diperlukan oleh sistem tersebut.

Dengan pemilu suatu negara mendapatkan legitimasinya dari rakyat. Saat ini, seluruh negara di dunia telah menjalankan pemilu dalam periode-periode tertentu di masing-masing wilayahnya. Pemilihan wakil rakyat, dan pemimpin pemerintahan di beberapa lokasi, untuk menjalankan negara menjadi tujuan dasar diselenggarakannya pemilu.

Sebenarnya pemilu bukan satu-satunya alat yang dapat digunakan untuk memberikan pengesahan, ataupun melihat derajat legitimasi sebuah negara. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan-keputusan negara, atau maraknya aksi sebagai respon tindakan yang dilakukan negara, merupakan beberapa alternatif alat. Namun, pemilu sudah dipercaya sebagai satu-satunya jalan yang dianggap aman untuk digunakan dalam memberikan pengesahan terhadap negara.

Partisipasi Pemilu di Indonesia

Secara hukum, pemilu menjadi satu-satunya jalan yang diakui keberadaannya untuk memilih atau mengganti setiap aktor di pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Sejak merdeka di tahun 1945, sudah 10 kali pemilu terselenggara di negara ini. Walaupun begitu, tercatat sudah dua kali pergantian rezim pemerintahan di negara ini terjadi tanpa menggunakan pemilu sebagai alatnya. Pertama, penggulingan pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno di tahun 1967 menyusul penolakan pertanggungjawaban dirinya—yang dikenal dengan istilah “Nawaksara”—oleh MPRS. Kedua, runtuhnya rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto di tahun 1998 yang banyak dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan kerusuhan massa di berbagai daerah.

Demokratisasi di berbagai bidang secara cepat terjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru di tahun 1998. Sejak saat itu, keran partisipasi publik dalam politik perlahan dibuka. Salah satu dampak dari dibukanya keran partisipasi tersebut adalah berdirinya partai-partai politik baru di negara ini. Jumlah peserta pemilu nasional sejak tahun 1999 pun mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyelenggaraan di periode-periode sebelumnya.[2]

Harapan yang mengiringi perluasan partisipasi publik tersebut, agar negara memiliki legitimasi yang kuat dari rakyatnya, ternyata hingga saat ini masih diragukan kebenarannya. Jika dilihat dari segi partisipasi pemilih dalam pemilu nasional 1999-2009 tren penurunan suara selalu terjadi.[3] Dalam pemilukada di beberapa daerah tingkat partisipasi warga juga tidak terlalu tinggi.[4]

Salah satu penyebab tingginya angka golput dalam setiap pemilu/pemilukada adalah, minimnya kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat dan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Ke-tidakpercaya-an publik muncul karena adanya penyimpangan perilaku anggota dewan maupun pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Salah satu penyimpangan yang paling sering kita dengar adalah korupsi. Bayangkan saja, hingga bulan Juli 2013 ini tercatat sudah 298 kepala daerah—dari total 524 di seluruh Indonesia—yang tersangkut masalah korupsi.[5] Jumlah anggota DPRD (provinsi maupun kabupaten/kota) yang tersangkut kasus korupsi juga telah mencapai angka 2.984 hingga tahun ini.[6]

Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah tersebut semakin menambah panjang catatan hitam pemerintahan negara ini. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebelumnya dapat dikatakan tidak populis sama sekali. Kenaikan TDL, harga BBM bersubsidi, ‘pemeliharaan’ konflik di berbagai daerah, gagalnya pemerintah menekan lonjakan harga sembako, dan kegagalan pemerataan akses kerja serta pendapatan menjadi bagian dari catatan hitam negara.

Indikasi munculnya kekecewaan publik terhadap negara mulai banyak terlihat. Masyarakat perlahan menjadi semakin apatis terhadap segala urusan kenegaraan. Pelanggaran hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah semakin sering dilakukan. Partisipasi rakyat dalam pemilu-pun mulai berkurang, karena kekecewaan dan kemarahan terhadap pengemban amanat rakyat selama ini.

Mengembalikan Rakyat ke dalam Negara

Satu tahun menjelang hari-H pemilu, indikator minimnya rakyat yang akan menggunakan hak pilihnya semakin menguat. Bahkan, KPU selaku badan pelaksana pemilu menyatakan adanya kemungkinan di tahun 2014 mendatang partisipasi rakyat hanya berkisar di angka 54 persen.[7] Jika prediksi KPU tersebut terbukti maka legitimasi negara hasil pemilu mendatang patut dipertanyakan, karena ada separuh rakyat Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu-pun mulai dilakukan. Pembenahan DPT di masing-masing daerah, dibolehkannya warga untuk memilih dengan hanya menunjukkan KTP/kartu pemilih, hingga sosialisasi pemilu melalui berbagai media telah KPU lakukan. Namun, persiapan-persiapan tersebut sifatnya hanya teknis semata. Belum ada strategi jitu yang dipercaya dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu 2014 nanti.

Untuk meningkatkan derajat partisipasi warga dalam pemilu, kita tidak bisa hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU. Sejatinya, partai politik dan setiap aktor di jajaran pemerintahan negara ini juga harus memikirkan solusinya. Karena toh rendahnya partisipasi warga dalam pemilu sebenarnya juga merupakan imbas dari buruknya pengelolaan negara saat ini.

Partai politik dan politisi yang ada di dalamnya harus melakukan introspeksi segera mungkin. Kinerja mereka selama ini telah mendapatkan ‘rapor merah’ dari rakyat. Penulis yakin bahwa metode kampanye konvensional yang dilakukan oleh parpol dan anggotanya menjelang pemilu mendatang tidak akan berdampak signifikan terhadap perolehan suara mereka nantinya. Dibanding sebatas melakukan kampanye di media dan jalan-jalan, parpol di Indonesia lebih baik turut melakukan perubahan mendasar dalam diri masing-masing. Pembuktian melalui aksi nyata setiap kader partai sebenarnya merupakan suatu bentuk kampanye yang efektif. Hal tersebut juga dapat dilakukan setiap saat tanpa harus mengeluarkan biaya berlebih. Jika perilaku kader suatu partai dianggap mampu mewakili kepentingan umum, maka dipastikan dukungan masyarakat terhadap parpol terkait akan meningkat.[8]

Selain itu, pemerintah juga harus kembali melihat beberapa peraturan mengenai pemilu di Indonesia. Banyaknya ragam pemilu yang harus diikuti warga turut memberi dampak terhadap perkembangan jumlah suara saat pemilu nasional diselenggarakan.[9] Wajar jika rasa bosan untuk memilih muncul di diri masing-masing rakyat. Metode pemilu berdasarkan asas One Person, One Value, One Vote (OPOVOV) mungkin tidak sepenuhnya efektif untuk diterapkan di Indonesia. Asas musyawarah untuk mufakat—yang telah lama dikenal dan dilakukan oleh rakyat Indonesia—dapat menjadi pilihan yang bisa digunakan dalam memilih pejabat di masing-masing tingkat.

Kesimpulan

Pemilu di tahun 2014 mendatang dapat menjadi sarana untuk melihat seberapa besar tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemerintahan NKRI saat ini. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dapat berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi saat pemilu nantinya. Untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu mendatang maka beberapa langkah harus dilakukan.

Partai politik memegang peranan penting dalam melakukan langkah perubahan yang dimaksud. Sebagai aktor peserta pemilu, partai politik berupaya untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat dengan cara melakukan kampanye. Namun, metode kampanye yang biasa dilakukan ternyata terbukti tidak efektif lagi saat ini.

Pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik dan negara saat ini telah semakin meluas. Hal tersebut hanya dapat diatasi dengan langkah pembuktian akan keberpihakan terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat secara umum. Pembuktian tersebut dapat dilakukan oleh para anggota partai yang ada di dalam maupun luar pemerintahan. Fungsi artikulai dan agregasi kepentingan harus lebih maksimal dijalankan oleh masing-masing partai politik.

Jika upaya-upaya yang dilakukan nantinya tidak membuahkan hasil positif, maka bisa dipastikan partisipasi rakyat dalam pemilu 2014 mendatang akan rendah. Negara harus ingat, bahwa rakyat yang selama ini mereka lupakan adalah pemegang kekuasaan tertinggi republik ini. Jika rakyat tidak lagi peduli terhadap segala urusan kenegaraan, maka bahaya besar dipastikan sedang menunggu di depan mata. Pesta demokrasi yang biasa dikaitkan dengan kata “pemilu” mungkin perlahan akan sirna. Tidak menutup kemungkinan juga jika nantinya masyarakat mengadakan ‘pesta demokrasi’ sendiri di luar proses pemilu. 

 

Daftar Referensi

Lembaga Survei Indonesia 2011. Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik. Lembaga Survei Indonesia, Jakarta

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI 2013. Survei Pra-Pemilu 2014: Potret Suara Pemilih Satu Tahun Jelang Pemilu. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Hasil Amandemen ke-IV

<http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42> Dilihat pada 5 Agustus 2013

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/23/6/163392/Tingkat-Partisipasi-di-Pemilu-Kada-Bandung-hanya-56-> Dilihat pada 19 Juli 2013

<http://www.bisnis.com/m/pilkada-jateng-tingkat-golput-pada-pilgub-26-mei-lebih-dari-44> Dilihat pada 19 Juli 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/30/078484478/Pemerintah-Khawatir-Golput-Meningkat> Dilihat pada 19 Juli 2013

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/19/298-kepala-daerah-tersangkut-korupsi> Dilihat pada 19 Juli 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2012/08/29/078426251/Ribuan-Pejabat-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi> Dilihat pada 19 juli 2013

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/430115-ketua-kpu–ada-tren-partisipasi-pemilu-menurun> Dilihat pada 27 Juli 2013


[1] Lihat pasal 2, 6A, 18, 19, 22C, dan 22E dalam UUD 1945 Hasil amandemen ke-IV.

[2] Total terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM pada saat itu. Partai yang lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu memang ‘hanya’ berjumlah 48. Namun, jumlah tersebut bisa dikatakan banyak jika dibandingkan dengan jumlah partai yang berpartisipasi di pemilu-pemilu sebelumnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Data dilihat di < http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42> pada 5 Agustus 2013.

[3] Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai angka 93,3 persen. Pada pemilu 2004 partisipasi menurun hingga 84,9 persen pada pemilu legislatif, dan 79,7 persen di pemilu eksekutif. DI tahun 2009 angka partisipasi kembali merosot ke angka 70,9 persen di pemilu legislatif dan eksekutif. Selengkapnya bisa dilihat di “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik” publikasi LSI pada Mei 2011 yang dapat diunduh di http://www.lsi.or.id/file_download/115

[4] Partisipasi warga Kota Bandung pada Pemilukada 2013 ini misalnya hanya mencapai 56 persen. Partisipasi warga di pemilukada Jateng tahun ini juga hanya mencapai angka 55,7 persen. Penurunan partisipasi warga juga dapat ditemui dalam pemilukada di daerah-daerah lain. Data dilihat di <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/23/6/163392/Tingkat-Partisipasi-di-Pemilu-Kada-Bandung-hanya-56-> ; <http://www.bisnis.com/m/pilkada-jateng-tingkat-golput-pada-pilgub-26-mei-lebih-dari-44> ; <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/30/078484478/Pemerintah-Khawatir-Golput-Meningkat> pada 19 Juli 2013

[7] Pernyataan Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik, dilihat di <http://politik.news.viva.co.id/news/read/430115-ketua-kpu–ada-tren-partisipasi-pemilu-menurun> pada 27 Juli 2013.

[8] Survei pra-pemilu 2014 yang dilakukan oleh LIPI menunjukkan bahwa hampir 60% responden merasa tidak memiliki kedekatan dengan partai manapun. Tidak adanya ikatan yang kuat antara rakyat dengan partai menjadi penyebab utama munculnya kesulitan dalam menarik dukungan masyarakat menjelang pemilu mendatang. Hasil survey dilihat di : “Survei Pra-Pemilu 2014: Potret Suara pemilih Satu Tahun Jelang Pemilu” yang dipublikasikan pada bulan Juni 2013.

[9] Di Indonesia, mayoritas rakyat dituntut untuk terlibat dalam beberapa ragam pemilu, seperti Pilkades di tingkat Desa, Pilgub/Pilwalkot di tingkat Provinsi/Kotamadya, dan Pilpres serta Pileg di tingkat nasional.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s