NEOLIBERALISME DAN OTOKRITIK MAHASISWA*

 *Artikel ini merupakan juara I Lomba Esai Nasional PolGov Days 2012 yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan UGM. Dimuat juga dalam buku berjudul “Mahasiswa Merajut Asa : Antara Pemikiran dan Aksi” yang diterbitkan oleh Penerbit Bulaksumur Empat, Yogyakarta, 2012.

Abstraksi

Logika pasar saat ini kerap digunakan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hidup warga Indonesia. Fenomena tersebut telah terjadi sejak rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia. Paham neoliberalisme menjadi dasar dari berjalannya sistem pasar tersebut. Sebagai salah satu komponen masyarakat, mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengkritisi kenyataan yang ada. Kritik terhadap neoliberalisme harus dilakukan oleh mahasiswa. Walaupun pada kenyataannya, praktek hidup dengan menggunakan paham neoliberalisme ternyata dinikmati saat ini. Kritik-otokritik menjadi tugas sederhana yang harus dilakukan oleh mahasiswa.

(Kata Kunci : Neoliberalisme, Pasar, Kritik-otokritik, Mahasiswa)

Pendahuluan

Saat Orde Baru masih berkuasa pembangunan ekonomi dijalankan dengan begitu pesat. Tujuan saat itu adalah untuk membawa Indonesia ke dalam tahap pertumbuhan masyarakat lepas landas. Tahap pertumbuhan lepas landas sendiri merupakan sebuah konsep pembangunan yang banyak digunakan oleh negara-negara liberal di dunia (Rostow dalam Siregar, 1991: 4-6).

Namun, setelah keruntuhan rezim Orde Baru pembangunan ekonomi Indonesia seakan dimulai kembali dari awal. Untuk menutup beban finansial negara, kerjasama dengan IMF akhirnya dijalin oleh pemerintah. Alhasil, beberapa aset-aset nasional di jual kepada pihak asing. Investasi modal asing pun semakin gencar memasuki Indonesia.

Gelombang demokratisasi yang masuk ke Indonesia ternyata tidak serta-merta diiringi dengan pergeseran paradigma pembangunan dalam negeri. Pergeseran hanya terletak pada aktor penguasa ekonomi nasional. Jika saat Orde Baru banyak bermunculan elit-elit lokal, pasca reformasi keberadaan mereka disokong oleh kemunculan pengusaha dari luar negeri.

Tidak hanya itu, sistem politik dan hukum yang terbentuk pasca reformasi juga dibangun berdasarkan asas pembangunan neoliberal. Asas perekonomian pasar yang dibawa masuk ke Indonesia ternyata turut mempengaruhi peran negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Logika pasar akhirnya diterapkan oleh negara dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Salah satu bukti dari pemakaian logika pasar oleh negara adalah, terjadinya komersialisasi dalam pemberian layanan pendidikan bagi warga Indonesia. Beberapa produk hukum yang ada juga ikut mendukung komersialisasi yang terjadi. Hal tersebut jelas menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Tulisan ini akan membahas komersialisasi layanan pendidikan yang semakin gencar dilakukan oleh negara. Dampak dari komersialisasi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa—sebagai salah satu komponen masyarakat—untuk memperbaiki keadaan saat ini ? Jika toh pada kenyataannya mahasiswa juga seringkali menjadi agen bagi keberadaan neoliberalisme di Indonesia.

Tingkat efektifitas pelayanan negara dengan menggunakan logika pasar harus dipertanyakan secara lebih lanjut. Karena seharusnya penyediaan layanan pendidikan merupakan hak bagi warga Indonesia secara menyeluruh. Hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28H mengenai Hak Asasi Manusia, dan pasal 31 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam salah satu bagian buku yang diedit oleh Siregar, Packenham mengutip hasil penelitian Fagen di Kuba, yang mengungkapkan bagaimana pencapaian prestasi di bidang kesehatan dan pendidikan dapat diperoleh dengan cepat disana (Packenham dalam Siregar, 1991: 245). Padahal sebagaimana yang kita ketahui bersama, Kuba merupakan salah satu negara sosialis yang masih bertahan keberadaannya hingga saat ini di dunia. Hal tersebut menggambarkan kepada kita bahwa pencapaian kesejahteraan sosial tidak harus selalu mengikuti pola pembangunan liberal.

Neoliberalisme Sebagai Suatu Kewajiban?

Pola perdagangan internasional saat ini terbukti mampu mengaburkan batas-batas antara negara satu dengan yang lainnya. Di beberapa belahan bumi ini telah terbentuk zona-zona perdagangan bebas antar negara. Sebut saja beberapa diantaranya adalah zona perdagangan bebas Eropa, ASEAN, dan zona perdagangan ASEAN-China (ACFTA) yang baru saja terbentuk.

Kita dapat mengambil contoh dari terbentuknya zona ACFTA sebagai jalan masuk untuk memahami pola perdagangan internasional saat ini. Dalam perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan China, disebutkan diantaranya terdapat 1.516 pos tarif produk manufaktur yang dibebaskan bea ekspor-impor (Kabar Bisnis, 14 Januari 2010). Peniadaan bea tersebut bertujuan untuk meningkatkan volume neraca perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China.

Dalam zona perdagangan di regional lain, perjanjian yang terbentuk juga tidak jauh berbeda. Intervensi pemerintah dalam hal perdagangan antar negara secara langsung ditiadakan. Harga barang yang murah—karena tidak adanya pajak impor dan ekspor—akan mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Diyakini hal tersebut akan membawa dampak positif bagi perekonomian rakyat secara lebih luas.

Kesamaan bentuk zona perdagangan regional tersebut dapat terjadi karena adanya persamaan sistem politik dan ekonomi yang berjalan di dunia ini. Paham neoliberalisme yang telah mendominasi dunia berada di balik semua itu. Sejak berakhirnya perang dingin antara ‘blok barat’ dan ‘blok timur’, gagasan neoliberalisme langsung mendominasi dunia. Pola perdagangan bebas yang berjalan saat ini merupakan contoh kecil dari implementasi paham tersebut.

Neoliberalisme sendiri menekankan pentingnya penciptaan kondisi pasar yang stabil, tanpa intervensi berlebih dari negara, untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Paham ini menempatkan negara sebagai alat penjamin kebebasan individu dan pasar, melalui penciptaan hukum untuk mencapai keadilan bagi setiap orang (Held, 1987: 243-244). Setiap negara yang meng-implementasi-kan paham neoliberalisme pasti tidak memiliki kuasa berlebih untuk turut campur dalam mengelola perekonomian warganya.

Demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu merupakan dasar dari pemikiran neoliberalisme. Penjelasan Nozick dalam bukunya yang berjudul Anarchy, State and Utopia di tahun 1974 (dikutip dalam Held, 1987: 245-246) menunjukkan bagaimana demokrasi seharusnya dibangun. Kewenangan negara untuk mengintervensi kehidupan individu harus dikurangi, agar demokrasi dapat tercipta dan tidak sebatas gagasan utopis semata.

Saat ini, akan sulit bagi suatu negara untuk menghindar dari pusaran aktivitas perdagangan dan politik berdasarkan neoliberalisme. Namun, bukan berarti keberadaan negara penganut paham lain sudah musnah keberadaannya saat ini. Kuba dan Korea Utara merupakan contoh negara yang tidak menggunakan gagasan neoliberalisme dalam aktivitas ekonomi dan politiknya.

Kuba dan Korea Utara merupakan negara yang berhaluan ideologi komunisme. Kedua negara tersebut terbilang cukup berani untuk melawan neoliberalisme saat ini. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa demokrasi tidak pernah hadir di kedua negara tersebut. Kehadiran demokrasi dengan paham neoliberalisme memang menjadi satu paket yang tidak dapat dipisahkan.

Tekanan internasional yang diberikan kepada Kuba dan Korea Utara juga terbilang cukup besar. Dalam bidang ekonomi misalnya, proses ekspor-impor antara kedua negara tersebut dengan negara lain sulit untuk terjalin. Embargo perdagangan dengan Amerika telah 50 tahun dirasakan oleh Kuba (Koran Jakarta, 9 Februari 2012). Korea Utara juga kerap mendapatkan sanksi ekonomi dari PBB karena tindakan negara tersebut yang dianggap mengancam keamanan dunia. Memang, Korea Utara merupakan salah satu negara yang sering melancarkan uji coba peluncuran rudal nuklir di dunia ini. Hal itu dijadikan alasan bagi PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara komunis tersebut.

Diskriminasi yang diterima oleh Kuba dan Korea Utara setidaknya dapat memberikan gambaran bagi kita mengenai kekuatan neoliberalisme saat ini. Negara yang berani untuk melawan arus mainstream pasti akan menerima tekanan dari dunia internasional. Embargo ekonomi dan tekanan melalui angkatan bersenjata akan mudah menimpa negara-negara non-mainstream tersebut. Melihat fakta tersebut, sebuah pertanyaan menggelitik pun muncul. Apakah saat ini implementasi paham neoliberalisme sudah menjadi suatu kewajiban yang harus diterapkan oleh negara-negara di dunia?

Tentu masih lekat pada ingatan kita, bagaimana krisis ekonomi yang menimpa kawasan Eropa dan Amerika di awal tahun ini berdampak besar bagi kondisi perekonomian global. Fenomena tersebut setidaknya memberikan gambaran bahwa, gagasan neoliberalisme tidak seutuhnya dapat membawa kesejahteraan kepada umat manusia. Jika neoliberalisme telah menjadi suatu kewajiban umum yang dipaksakan, bukankah itu sama saja mencederai ide demokrasi sendiri ?

Komersialisasi Pendidikan di Indonesia

Hingga saat ini perubahan yang didambakan setelah runtuhnya rezim Orde Baru belum juga terwujud. Kebijakan yang dikeluarkan oleh negara pasca reformasi terbukti tidak mampu membawa kemakmuran bagi bangsa ini. Dalam beberapa aspek, komersialisasi justru semakin masif dilakukan. Komersialisasi yang terjadi di bidang pendidikan menjadi contohnya. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar bagi negara untuk dapat melakukan ‘penjualan’ pendidikan kepada rakyatnya sendiri.

Dalam pasal 12 ayat (2) UU tersebut dikatakan bahwa, “setiap peserta didik wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal tersebut menunjukkan bagaimana diskriminasi terjadi dalam hal pembiayaan pendidikan di Indonesia. Upaya negara untuk membuka keran komersialisasi pendidikan di Indonesia dilakukan melalui seperangkat regulasi yang dibuatnya sendiri.

Upaya untuk menjalankan komersialisasi pendidikan di Indonesia tidak berhenti sampai keluarnya UU Sisdiknas tersebut. Beberapa regulasi turunan yang dikeluarkan pemerintah sampai saat ini menunjukkan bagaimana kuatnya keinginan negara untuk ‘menjual’ pendidikan di negara ini. Tentu masih lekat di ingatan kita bagaimana kasus RSBI mengisi pemberitaan di media massa pada pertengahan tahun ini.

Landasan hukum bagi keberadaan RSBI terdapat dalam pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 Tahun 2009. Dalam pasal 13 ayat (3) Permendiknas tersebut, disebutkan peluang bagi sekolah yang ber-status RSBI untuk dapat memungut biaya tambahan dari peserta didik. Sekolah tingkat dasar hingga menengah di Indonesia sendiri dapat memperoleh status RSBI dari pemerintah jika mampu memenuhi beberapa syarat. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait syarat-syarat tersebut, dapat ditemukan dalam Permendiknas No. 78 tahun 2009.

Pelaksanaan program RSBI dapat menjadi jalan masuk bagi kita untuk melihat bagaimana bentuk ‘penjualan’ pendidikan di negara ini. Pemberian standar khusus untuk beberapa sekolah, diiringi dengan pelimpahan biaya operasional dari pemerintah kepada masyarakat, semakin menunjukkan adanya diskriminasi dalam hal pemenuhan layanan pendidikan di Indonesia. Peserta didik di Indonesia harus menanggung biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan pendidikan formal. Kondisi tersebut saat ini terjadi di hampir setiap jenjang pendidikan di negara ini. Program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah pusat—dan 12 tahun yang sudah dijalankan di beberapa daerah, seperti Jakarta, Bandung, Lampung—belum mampu menjamin ketersediaan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat.

Kondisi pendidikan di jenjang perguruan tinggi lebih mengenaskan lagi. Otonomi kampus untuk memungut biaya pendidikan dari peserta didik, yang didasari oleh pasal 24 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003, menimbulkan kesenjangan sendiri di dalam masyarakat. Perguruan tinggi bahkan dapat memungut biaya dari masyarakat non peserta didik untuk menutupi biaya operasional pendidikan. Seperti apa yang telah dilakukan oleh UGM dengan memberlakukan kebijakan KIK bagi pengendara kendaraan bermotor yang melintasi wilayahnya.

Kenyataan tersebut semakin membuktikan bahwa komersialisasi pendidikan di Indonesia benar adanya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.  Pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat belum dapat tercipta. Padahal, jika negara konsisten menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 bukan tidak mungkin pelayanan pendidikan akan jauh lebih adil, dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini.

Logika Pasar dalam Negara

Pelayanan pendidikan yang berjalan saat ini menunjukkan bagaimana logika pasar menjadi dasar bagi negara dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Setiap bentuk kebutuhan masyarakat memang dapat dipenuhi oleh negara. Namun, untuk dapat menikmati pemenuhan negara tersebut, masyarakat dikenai biaya yang tidak sedikit. Komersialisasi pendidikan yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya dapat menjadi contoh, bagaimana penjualan layanan dilakukan oleh pemerintah.

Logika pasar yang digunakan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa. Namun, bukti nyata dari penggunaan logika tersebut baru dapat kita saksikan saat ini. Di masa Orde Baru, penggunaan logika pasar digunakan oleh negara dalam upayanya untuk mendapatkan penghasilan nasional dalam jumlah yang besar. Pembukaan keran investasi asing pada tahun 1967 menjadi awal dimulainya penggunaan logika pasar untuk menambah pendapatan negara. Kerjasama antara pihak asing dengan Indonesia—dalam hal pemanfaatan sumber daya alam misalnya—dimulai secara masif sejak saat itu.

Penyerahan pengelolaan SDA kepada pihak asing pada akhirnya mengurangi otoritas negara dalam hal pemanfaatan sumber bumi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Intervensi negara untuk mengelola kekayaan di wilayahnya tidak lagi dapat dilakukan secara otonom. Contohnya adalah kerjasama yang terbangun antara pemerintah RI dengan Freeport. Kontrak kerjasama yang pertama kali disepakati pada tahun 1967 tersebut secara garis besar memuat peraturan dasar yang menjamin keberadaan Freeport Indonesia sebagai “kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi.” (PTFI, 2012). Sejak saat itu, wilayah pegunungan Ertsberg di Papua Barat seakan menjadi milik perusahaan tambang tersebut.

Pendapatan negara yang berasal dari kontrak kerjasama dengan Freeport Indonesia dari tahun 1992 hingga 2011 telah mencapai angka Rp 124,2 triliun. Angka tersebut ternyata sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Freeport per-tahunnya. Diperkirakan bahwa nilai cadangan emas yang dimiliki Freeport Indonesia hingga saat ini sejumlah Rp 1.329 triliun (Detik, 12 Maret 2012). Nilai cadangan emas yang dimiliki oleh perusahaan tambang tersebut bahkan dapat digunakan untuk membiayai negara Indonesia selama satu tahun berjalan.

Kenyataan tersebut menunjukkan bagaimana besarnya kerugian yang didapatkan oleh bangsa Indonesia, dari adanya kerjasama dengan Freeport Indonesia. Bukan tidak mungkin, kerjasama antara negara dengan pihak asing di daerah lain juga menghadirkan fakta yang tidak jauh berbeda. Penjualan hasil sumber daya alam bangsa Indonesia kepada pengusaha asing terbukti tidak mendatangkan keuntungan besar bagi negara ini. Namun apa daya, orientasi ekonomi pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru ternyata belum berubah sama sekali. Kepercayaan bahwa, intervensi yang rendah dari negara di bidang ekonomi akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat, masih dipercayai kebenarannya oleh para aparat negara.

Kemampuan negara yang semakin lemah dalam mengamankan harta nasional timbul akibat dari kekalahan negara atas pasar itu sendiri. Dalam menyediakan layanan publik, negara sudah tidak mampu lagi berjalan sendiri. Campur tangan pasar di dalam penyediaan layanan bagi masyarakat semakin menguat keberadaannya. Beberapa lembaga pendidikan yang diberikan otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri, menjadi bukti bagaimana kekalahan negara atas pasar terjadi. Intervensi negara dalam hal pembiayaan layanan pendidikan semakin minim terlihat. Fakta tersebut semakin menguatkan argumen bahwa, negara Indonesia memiliki ‘kedekatan’ dengan paham neoliberalisme yang telah lama mendominasi dunia ini.

Mahasiswa dan Neoliberalisme

Melihat kenyataan yang telah dipaparkan tersebut, perasaan miris tentu akan kita rasakan. Ternyata, selama ini negara semakin membuka jalan bagi pasar untuk menyediakan layanan bagi masyarakat. Penyediaan layanan oleh pasar tentu akan selalu bersifat mencari keuntungan. Fakta tersebut dapat dilihat secara jelas adanya saat ini.

Sebagai salah satu komponen masyarakat yang beruntung dapat merasakan pendidikan di bangku perguruan tinggi, mahasiswa memiliki kewajiban untuk menyampaikan fakta tersebut kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan oleh mahasiswa. Penyampaian ilmu pengetahuan bagi masyarakat merupakan satu tugas sederhana yang harus dilakukan. Apalagi pembicaraan mengenai neoliberalisme masih terkesan asing di telinga sebagian besar rakyat Indonesia. Fakta bahwa negara ini tengah berada di dalam pusaran arus neoliberalisme harus segera disebarluaskan kepada masyarakat.

Penyampaian fakta tidak harus dilakukan dalam sebuah forum resmi. Bahasa yang digunakan pun tidak harus selalu baku. Obrolan santai dengan masyarakat sekitar rumah atau kost dapat menjadi instrumennya. Toh, jika setelah itu ada ketertarikan untuk membawa perbincangan ke arah yang lebih serius, mahasiswa dapat menawarkan diri untuk menjadi fasilitator.

Kritik terhadap neoliberalisme memang dengan mudah dapat dilakukan. Namun, kritik yang dilakukan menjadi tidak bermakna jika mahasiswa tidak bercermin untuk melihat kondisinya sendiri saat ini. Sebagai bagian kecil dari masyarakat, mahasiswa tentu sudah berada di tengah pusaran arus neoliberalisme. Gaya hidup yang berkembang saat ini menarik para mahasiswa untuk masuk ke dalam arus besar neoliberalisme.

Biaya pendidikan yang tinggi di Indonesia memaksa para peserta didik untuk memiliki modal cukup, agar dapat menikmati fasilitas dari lembaga pendidikan. Mayoritas peserta didik yang mampu membeli layanan pendidikan dipastikan memiliki modal ekonomi yang tinggi. Tidak ada ke-enggan-an dalam diri mereka untuk membayar biaya yang tinggi agar dapat merasakan bangku perkuliahan. Karena modal cukup yang dimiliki, maka beberapa fasilitas dapat mahasiswa nikmati.

Alhasil, secara tidak langsung mahasiswa telah menjadi aktor yang mendukung keberlanjutan neoliberalisme di Indonesia. Ia telah menjadi manusia yang memiliki kodrat sebagai homo oeconomicus, sebuah konsep mengenai manusia yang ditawarkan oleh neoliberalisme (Herry Priyono, 2006). Konsep tersebut memposisikan manusia sebagai makhluk yang ber-interaksi dengan menggunakan logika ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mahasiswa telah merasa wajar untuk membeli fasilitas yang disediakan negara, maka ia telah berperilaku sesuai dengan konsep manusia menurut neoliberalisme.

Tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk mengeluarkan biaya agar mendapatkan fasilitas yang kita inginkan. ‘Serangan’ langsung tersebut tidak dapat lagi dihindari oleh kita. Melihat kenyataan tersebut, apakah masih pantas mahasiswa melakukan kritik tanpa didasari oleh pembacaan kondisi dirinya sendiri?

Kritik untuk neoliberalisme tidak dapat dilakukan hanya melalui kata dan tindakan reaksioner semata. Jika serius ingin melawan, maka kita harus mengenali lawan kita secara lebih dekat. Namun, jangan sampai setelah itu keinginan untuk melawan perlahan lenyap. Keterlibatan mahasiswa dengan neoliberalisme di kehidupan sehari-hari saat ini tidak dapat dihindari adanya. Karena toh konsep manusia sebagai homo oeconomicus saat ini telah kita amini dalam aktivitas sehari-hari. Namun, bukan tidak mungkin kenyataan tersebut akan memunculkan gelombang perlawanan yang lebih besar di kemudian hari, terhadap keberadaan neoliberalisme di Indonesia.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia saat ini telah secara jelas menjalankan paham-paham neoliberalisme dalam kesehariannya. Kenyataan akan hal tersebut dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Komersialisasi pendidikan menjadi salah satu bukti yang dapat secara nyata kita lihat. Hal tersebut menjadi salah satu ciri negara neoliberal yang dimiliki oleh Indonesia.

Sebagai sebuah paham, neoliberalisme tentu memiliki kelemahan di dalamnya. Paham tersebut tidak mungkin dapat diterapkan secara merata di seluruh negara di dunia. Perbedaan budaya antar-negara di dunia menjadi alasannya. Indonesia sebagai negara yang meng-implementasi-kan paham neoliberalisme juga sebenarnya tidak memiliki kecocokan dengan ide tersebut.

Dasar negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme jelas bertentangan dengan gagasan neoliberalisme. Dalam neoliberalisme, individu dijadikan sebagai objek utama yang harus dijamin kebebasannya. Interaksi antar individu di-ibarat-kan seperti proses transaksi yang berjalan di pasar, terbangun atas dasar pemakaian logika untung-rugi. Sementara, Indonesia berdiri dengan berdasarkan pada semangat gotong royong yang mengutamakan kehendak bersama dalam masyarakat. Interaksi antar individu tidak selalu terjadi atas dasar pemakaian logika untung-rugi.

Jika neoliberalisme yang berbasiskan pada kebebasan individu dan logika pasar diterapkan di Indonesia, maka kesejahteraan sosial di negara ini tidak akan tercipta. Sebagai salah satu komponen masyarakat, mahasiswa dapat memulai langkah untuk mengubah keadaan saat ini. Kritik-otokritik harus dilakukan oleh mahasiswa, sebelum memulai langkah untuk mewujudkan mimpi menghancurkan neoliberalisme. Perubahan dapat dimulai melalui hal-hal kecil di sekitar diri sendiri. Gerakan melawan neoliberalisme harus dimulai dan datang segera.

Daftar Referensi

Siregar, A (eds.) 1991, Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-Esai Terpilih, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Held, D 1987, Models of Democracy, Polity Press, Oxford.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009

Herry Priyono, B 2006, Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan, Orasi Kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta, diunduh pada 30 Oktober 2012, <http://www.unisosdem.org/download/PDF/prelease/Neoliberalisme%20dan%20Kebebasan.pdf>

Detik 2012, <http://finance.detik.com/read/2012/03/12/145014/1864726/4/sssttcadangan-emas-freeport-rp-1329-triliun-bisa-biayai-negara-setahun>, dilihat pada 30 Oktober 2012

Koran Jakarta 2012, <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/83119>, dilihat pada 25 Oktober 2012

Kabar Bisnis 2010, <http://kabarbisnis.com/read/288748>, dilihat pada 26 Oktober 2012

PT. Freeport Indonesia 2012, <http://www.ptfi.com/about/history.asp>, dilihat pada 30 Oktober 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s